Kompas.com - 11/04/2018, 17:40 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan setahun peristiwa penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan diwarnai aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Kuasa Hukum Novel Baswedan, Haris Azhar, yang hadir dalam aksi tersebut meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih kepada pengungkapan kasus penyerangan Novel Baswedan.

"Kalau Presiden masih sibuk di atas motor (chopper-nya), bilang masih tunggu polisi, saya pikir itu salah," ujar Haris.

Menurut Haris, Presiden Jokowi harus segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk menangani kasus Novel Baswedan.

Dengan demikian, penanganan kasus ini tak hanya menunggu respons kepolisan untuk mengungkap kasus yang hingga setahun ini belum juga berhasil mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel.

(Baca juga: 11 April Tahun Lalu, Novel Baswedan Disiram Air Keras...)

Haris menuturkan, hingga saat ini penanganan kasus penyerangan kepada Novel Baswedan tidak mengalami perkembangan yang berarti.

Bahkan, ucap dia, ada masalah yang cukup serius saat ini, yakni persoalan ketidakpercayaan sejumlah saksi terhadap polisi yang menangani kasus Novel Baswedan.

Di sisi lain, kata dia, ada banyak petunjuk atau keterangan yang tidak diambil atau tidak dijemput polisi. Misalnya, terkait 50 CCTV. Haris menuturkan, saat ini polisi hanya berusaha mendapat petunjuk dari sekitar 15 CCTV.

"Nah ini argumentasi yang harusnya didengar oleh Presiden," kata Haris Azhar.

"Ini bukti bahwa Presiden enggak dengar suara masyarakat untuk segera bikin TGPF untuk melampaui distrust itu. Karena selama distrust enggak dijawab, saksi-saksi penting informasi-informasi penting itu enggak akan keluar," ujar dia.

(Baca juga: Yasonna: Kalau Polri Sepakat, Silakan Bentuk TGPF Kasus Novel Baswedan)

Kompas TV Hal ini disampaikan Novel Baswedan saat dimintai tanggapan soal penyataan direktur penyidikan Brigjen Aris Budiman.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Nasional
Negara Masih 'Bermurah Hati' kepada Koruptor Selama 2021

Negara Masih "Bermurah Hati" kepada Koruptor Selama 2021

Nasional
Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Nasional
Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Nasional
Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP

Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP

Nasional
Tanggal 29 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prosedur Penangkapan oleh Polisi Menurut KUHAP

Prosedur Penangkapan oleh Polisi Menurut KUHAP

Nasional
Tanggal 28 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas Pemungutan Pajak

Nasional
Jenis-jenis Bentuk Negara Republik

Jenis-jenis Bentuk Negara Republik

Nasional
Pengertian Pajak Menurut Ahli

Pengertian Pajak Menurut Ahli

Nasional
Jenis-jenis Bentuk Negara Monarki

Jenis-jenis Bentuk Negara Monarki

Nasional
Bolehkah Polisi Melakukan Penggeledahan di Rumah Ibadah?

Bolehkah Polisi Melakukan Penggeledahan di Rumah Ibadah?

Nasional
Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.