Ngototnya Cak Imin Ingin Jadi Cawapres Jokowi...

Dibicarakan bersama

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, dukungan PKB sebagai hal yang positif. Apalagi, PKB juga adalah partai pendukung Jokowi sejak 2014. Namun, terkait Cak Imin yang mensyaratkan bahwa dirinya harus menjadi cawapres, Hasto menyerahkan hal tersebut kepada Jokowi.

"Tentang bagaimana langkah selanjutnya, ya, tentu saja Pak Jokowi akan berdialog dengan Mas Muhaimin Iskandar dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PKB," kata Hasto.

(Baca juga: Cak Imin Tawarkan Diri Jadi Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P)

Di PDI-P sendiri, lanjut Hasto, belum diputuskan siapa sosok yang akan diusulkan mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Menurut dia, PDI-P menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Tentu saja nanti hal tersebut akan didialogkan secara bersama-sama (Jokowi dan partai koalisi)," ucap Hasto.

Hasto mengingatkan, koalisi Jokowi bukan sekali ini mencari cawapres. Sebelumnya pada pilpres 2014, cawapres untuk Jokowi juga ditentukan melalui musyawarah. Pada akhirnya, disepakati Jusuf Kalla sebagai sosok yang tepat mendampingi Jokowi.

"Dialog itu akan terus dilakukan, termasuk dari Pak Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional, tokoh yang sangat berpengalaman di dalam pemerintahan," ucap Hasto.

Pindah haluan

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengakui, Cak Imin bisa saja bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto jika gagal menjadi cawapres Jokowi. Menurut dia, segala kemungkinan masih terbuka sampai pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Agustus 2018 mendatang.

"Sebelum dia mendaftarkan ke KPU (bisa berubah haluan). Itu tidak hanya kami. Semua partai seperti itu," kata Daniel.

(Baca juga: Soal Manuver Cak Imin, Airlangga Sebut PKB Belum Resmi Dukung Jokowi)

Menurut Daniel, dukungan PKB terhadap Jokowi-Muhaimin tinggal diformalkan dalam deklarasi. Namun, berdasarkan masukan para ulama yang ditemui Cak Imin, deklarasi belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Para ulama banyak yang memberikan pesan agar deklarasi jangan terburu-buru. Jadi, bagi PKB saat ini yang penting bergerak saja seperti sukarelawan Join, Jokowi-Cak Imin, itu lebih konkret sebenarnya," kata Daniel.

Daniel mengatakan, idealnya deklarasi resmi dukungan terhadap Jokowi-Muhaimin baru akan dilakukan pada Juni. Pada saat itu, hasil dari pilkada serentak di 108 daerah sudah diketahui dan bisa menjadi acuan.

"Sebab, partai yang sudah dekalrasi saat ini juga masih bisa berubah sampai 4 agustus (pendaftaran ke KPU)," ujarnya.

Bumerang

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai, kengototan Muhaimin untuk menjadi cawapres bagi Jokowi justru bisa menjadi bumerang. Ia memprediksi, Jokowi justru tidak akan simpatik dengan langkah yang dilakukan Cak Imin tersebut.

"Kalau pola kedekatannya semacam ini, justru semakin tidak dipilih Jokowi," kata Syamsuddin.

Syamsuddin menilai, Cak Imin dan PKB seharusnya bisa menyatakan dukungan kepada Jokowi tanpa syarat, seperti partai lain yang saat ini sudah menyatakan dukungannya. Masalah jatah cawapres hingga menteri bisa dibicarakan belakangan.

"Kalau dari awal sudah mensyaratkan jadi cawapres, itu bisa jadi bumerang," kata Syamsuddin.