Bawaslu Anggap Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Kampanye Hitam

Kompas.com - 10/04/2018, 19:16 WIB
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Kampus UI Depok, Selasa (19/12/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Bawaslu Rahmat Bagja di Kampus UI Depok, Selasa (19/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai, gerakan #2019GantiPresiden yang ramai di media sosial tidak termasuk kampanye hitam jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Bukan kampanye hitam ya. Kalau kampanye hitam itu kan menyerang presiden secara pribadi," kata Bagja ketika ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/4/2018.

Menurut dia, gerakan itu bagian dari kebebasan berekspresi di negara demokrasi.

"Kalau ganti presiden kan itu logis, atau save presiden, itu silakan. Tidak ada masalah. Mau ganti atau enggak kan terserah masyarakat," kata Rahmat Bagja. 

Baca juga : PDI-P: Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Aspirasi, tapi Manuver Politik

"Itu kebebasan berekspresi. Yang tidak boleh kan kudeta dan gerakan bersenjata," lanjut dia.

Meski demikian, Bagja juga mengingatkan bentuk kampanye lainnya yang tidak boleh dilakukan adalah menyerang pribadi presiden.

"Kami harapkan tidak menyerang pribadi. Silakan kalau mau ganti presiden tapi prosesnya nanti di Pemilu," ujar Bagja.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X