Bawaslu Anggap Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Kampanye Hitam

Kompas.com - 10/04/2018, 19:16 WIB
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Kampus UI Depok, Selasa (19/12/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Bawaslu Rahmat Bagja di Kampus UI Depok, Selasa (19/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai, gerakan #2019GantiPresiden yang ramai di media sosial tidak termasuk kampanye hitam jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Bukan kampanye hitam ya. Kalau kampanye hitam itu kan menyerang presiden secara pribadi," kata Bagja ketika ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/4/2018.

Menurut dia, gerakan itu bagian dari kebebasan berekspresi di negara demokrasi.

"Kalau ganti presiden kan itu logis, atau save presiden, itu silakan. Tidak ada masalah. Mau ganti atau enggak kan terserah masyarakat," kata Rahmat Bagja. 


Baca juga : PDI-P: Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Aspirasi, tapi Manuver Politik

"Itu kebebasan berekspresi. Yang tidak boleh kan kudeta dan gerakan bersenjata," lanjut dia.

Meski demikian, Bagja juga mengingatkan bentuk kampanye lainnya yang tidak boleh dilakukan adalah menyerang pribadi presiden.

"Kami harapkan tidak menyerang pribadi. Silakan kalau mau ganti presiden tapi prosesnya nanti di Pemilu," ujar Bagja.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X