Menimbang Cawapres untuk Jokowi

Namun, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Gatot akan menerima pinangan Jokowi mengingat dia kelihatannya lebih tertarik untuk mencapreskan diri menantang Jokowi.

Selain itu, muncul juga pertanyaan mengenai chemistry hubungan dengan Jokowi yang sempat mengalami pasang-surut ketika Gatot menjabat sebagai Panglima TNI.

Budi Gunawan (BG) menurut sejumlah sumber adalah salah satu nama yang disodorkan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Megawati Sukarnoputri. Hal ini tidaklah mengejutkan mengingat kedekatan hubungan antara Megawati dan BG. BG adalah pilihan yang cukup berisiko karena kontroversi kasus hukum yang pernah menimpanya.

Selain itu, nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini memiliki elektabilitas yang meragukan dan diperkirakan tidak akan membangkitkan antusiasme pemilih terutama pendukung keras Jokowi, hal yang sangat rawan mengingat krusialnya turn-out atau angka partisipasi jika Jokowi ingin kembali terpilih.

"Kepungan" partai politik

Koalisi partai politik pendukung Jokowi tergolong sebagai "koalisi gemuk". Sejauh ini sudah ada enam parpol (PDI-P, Golkar, PPP, Nasdem, Perindo, PSI) yang mendeklarasikan dukungannya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga berpotensi merapat. Kedua partai ini terlihat sedang melakukan bargaining politik dengan Jokowi dan Prabowo, terutama mengenai kursi cawapres.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bisa dikatakan adalah perwakilan parpol yang paling percaya diri dan getol berkampanye menjadi cawapres.

Ketua Umum PKB itu tahu benar bahwa dia memainkan peran king maker atau power broker dengan jutaan suara pemilih Nahdliyin dan santri yang krusial terutama dari provinsi Jawa Timur.

Capres yang berhasil mengunci dukungan PKB seperti yang didapatkan Jokowi di pilpres 2014 memiliki kans yang lebih baik untuk memenangkan pilpres.

Cak Imin terlihat lebih tertarik merapat ke kubu Jokowi dibandingkan Prabowo atau membentuk poros ketiga yang diprakarsai Partai Demokrat.

Titik lemah politisi berusia 51 ini adalah rumor bahwa dia pernah diberi "kartu kuning" oleh KPK ketika menjadi salah satu kandidat calon menteri Kabinet Kerja. Benar atau tidaknya rumor ini berpotensi menjadi bom politik yang dapat menjatuhkan Cak Imin.

Kritik-kritik pedas Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais membuat PAN tidak terlihat seperti partai yang mendudukkan kadernya di kabinet Jokowi. PAN diprediksi pada akhirnya akan merapat ke kubu Prabowo.

Namun, sejumlah manuver politik Zulkifli Hasan menunjukkan Ketua MPR ini bisa saja bergabung ke kubu Jokowi jika dia berhasil mendapatkan kursi cawapres.

Sosok parpol lain yang telah sering disebut survei sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi tidak lain adalah "rising star" Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun, peluang AHY hampir mustahil mengingat sejarah hubungan yang tidak harmonis antara Megawati dengan ayahanda AHY, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, sangat minimnya pengalaman politik AHY akan menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan lawan politik Jokowi.

Nama lain yang semakin diperhitungkan akhir-akhir ini adalah Menteri Perindustrian serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di Partai Beringin, citra politik Airlangga semakin melesat. Kompetensinya di bidang ekonomi menjadi nilai plus lain.

Menggandeng kader Golkar sebagai cawapres berarti juga mendapatkan mesin politik dan pendanaan yang kencang.

Airlangga masih perlu meningkatkan tingkat pengenalannya di publik yang masih rendah yang berujung pada elektabilitas yang diragukan akan memberi nilai lebih kepada Jokowi.

Pada akhirnya, siapa pun kader parpol yang terpilih harus mendapat restu dari PDI-P dan Megawati. Partai Banteng sangat menyadari memberikan kursi cawapres ke kader parpol lain berarti juga memuluskan separuh jalan cawapres itu menuju kursi RI-1 di Pilpres 2024.

Tentu saja ini bukanlah skenario ideal yang diinginkan partai berkuasa. Namun, PDI-P juga menyadari resistensi yang akan dilayangkan mitra koalisi jika menyorongkan kader internal yang potensial seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.