Ericssen
Pemerhati Politik

Pemerhati Politik Amerika, Politik Indonesia, dan Politik Elektoral

Menimbang Cawapres untuk Jokowi

Kompas.com - 10/04/2018, 18:33 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

NAMA yang muncul terus bertambah. Ada yang percaya diri menginginkan posisi tersebut, ada yang malu-malu kucing. Ada yang melobi secara senyap dan ada juga yang memilih diam menunggu.

Bursa calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) memang semakin panas dan sesak mendekati tenggang waktu pendaftaran di bulan Agustus 2018.

Sejumlah survei yang menunjukkan Jokowi favorit kuat untuk kembali terpilih di pemilihan presiden (pilpres) 2019 menjadikan kursi cawapres ini ibarat "tiket emas".

Bukan hanya lima tahun menjadi orang nomor dua paling berkuasa di Indonesia, tiket emas ini berpotensi mengantarkan pemegangnya menjadi favorit pengganti Jokowi di suksesi kekuasaan 2024.

Tidaklah mengherankan jika ada belasan hingga puluhan nama yang mengisi longlist cawapres yang akan dikerucutkan menjadi final shortlist 4-5 nama.

Cawapres Jokowi dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu dari kalangan militer, perwakilan dari partai politik (parpol), dan dari kalangan teknokrat, kepala daerah, serta tokoh masyarakat.

Empat faktor krusial ini menjadi penentu siapa yang akan dipilih. Pertama elektabilitas cawapres, kedua akseptabilitas cawapres di mata koalisi parpol pendukung dan ketiga kecocokan personal atau chemistry dengan Jokowi.

Keempat, sosok cawapres yang dapat meneruskan legacy pencapaian pemerintahan Jokowi jika kembali terpilih sebagai presiden atau penerus Jokowi.

Di atas keempat faktor ini, Jokowi diyakini akan memprioritaskan cawapres dengan nilai Islami yang tinggi serta memiliki hubungan baik dengan kelompok Islam.

Ticket-balance

Konsep ticket-balance adalah strategi di mana capres memilih cawapres untuk menyeimbangkan sejumlah faktor seperti etnisitas, geografis, ideologi serta latar belakang dan pengalaman politik.

Cawapres yang dipilih diharapkan dapat melengkapi kelebihan atau nilai plus dan menutupi kekurangan atau titik lemah dari capres.

Konsep ini sering diterapkan di Amerika Serikat (AS) terutama dalam segi geografis. Capres yang berasal dari pantai timur atau barat AS umumnya akan memilih pendamping dari selatan atau kawasan rust-belt yang berada di tengah AS.

Ideologi juga dapat menentukan, misalnya Donald Trump yang dinilai kurang konservatif memilih Mike Pence, yang merupakan politisi berhaluan sangat konservatif.

Dengan latar belakang sipil, Jokowi dapat memilih cawapres berlatar belakang militer. Cawapres "jenderal" dapat mempertegas citra Jokowi sebagai sosok pemimpin yang tegas. Bukanlah rahasia bahwa kubu oposisi sering mengkritik Jokowi sebagai sosok yang kurang tegas, lemah, dan mencla-mencle.

Memilih sosok militer juga dapat menjadi strategi untuk menyinergikan dukungan dari purnawirawan terutama mengingat lawan di Pilpres 2019 hampir pasti adalah sosok purnawirawan bernama Prabowo Subianto.

Cawapres militer dapat menjadi pilihan jika isu keamanan dan pengokohan ideologi Pancasila menyeruak menjadi isu utama mendekati pilpres.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan mendapat "promosi" jika Jokowi ingin memperkuat kredensial nasionalismenya. Sosok mantan Panglima TNI ini juga memiliki keunggulan lain berupa jaringan krusial pemilih pedesaan dan petani melalui posisinya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Jokowi dapat juga menyeimbangkan tiket dengan memilih sosok non-Jawa. Kepala Polri Tito Karnavian dari Sumatera Selatan dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan dari Sumatera Utara dapat menjadi pilihan.

Gatot Nurmantyo adalah pilihan lain yang "kuat". Gatot bukan hanya memiliki kredensial nasionalisme yang tidak terbantahkan, dia juga memiliki hubungan yang mesra dengan kelompok Islam yang dapat membantu Jokowi mengamankan suara pemilih Islam terutama Islam tradisional.

Sosok "Jenderal Religius" ini juga memiliki elektabilitas tinggi sebagai cawapres yang membuatnya cukup diperhitungkan di kontestasi elektoral 2019.

Namun, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Gatot akan menerima pinangan Jokowi mengingat dia kelihatannya lebih tertarik untuk mencapreskan diri menantang Jokowi.

Selain itu, muncul juga pertanyaan mengenai chemistry hubungan dengan Jokowi yang sempat mengalami pasang-surut ketika Gatot menjabat sebagai Panglima TNI.

Budi Gunawan (BG) menurut sejumlah sumber adalah salah satu nama yang disodorkan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Megawati Sukarnoputri. Hal ini tidaklah mengejutkan mengingat kedekatan hubungan antara Megawati dan BG. BG adalah pilihan yang cukup berisiko karena kontroversi kasus hukum yang pernah menimpanya.

Selain itu, nama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini memiliki elektabilitas yang meragukan dan diperkirakan tidak akan membangkitkan antusiasme pemilih terutama pendukung keras Jokowi, hal yang sangat rawan mengingat krusialnya turn-out atau angka partisipasi jika Jokowi ingin kembali terpilih.

"Kepungan" partai politik

Koalisi partai politik pendukung Jokowi tergolong sebagai "koalisi gemuk". Sejauh ini sudah ada enam parpol (PDI-P, Golkar, PPP, Nasdem, Perindo, PSI) yang mendeklarasikan dukungannya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga berpotensi merapat. Kedua partai ini terlihat sedang melakukan bargaining politik dengan Jokowi dan Prabowo, terutama mengenai kursi cawapres.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bisa dikatakan adalah perwakilan parpol yang paling percaya diri dan getol berkampanye menjadi cawapres.

Ketua Umum PKB itu tahu benar bahwa dia memainkan peran king maker atau power broker dengan jutaan suara pemilih Nahdliyin dan santri yang krusial terutama dari provinsi Jawa Timur.

Capres yang berhasil mengunci dukungan PKB seperti yang didapatkan Jokowi di pilpres 2014 memiliki kans yang lebih baik untuk memenangkan pilpres.

Cak Imin terlihat lebih tertarik merapat ke kubu Jokowi dibandingkan Prabowo atau membentuk poros ketiga yang diprakarsai Partai Demokrat.

Titik lemah politisi berusia 51 ini adalah rumor bahwa dia pernah diberi "kartu kuning" oleh KPK ketika menjadi salah satu kandidat calon menteri Kabinet Kerja. Benar atau tidaknya rumor ini berpotensi menjadi bom politik yang dapat menjatuhkan Cak Imin.

Kritik-kritik pedas Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais membuat PAN tidak terlihat seperti partai yang mendudukkan kadernya di kabinet Jokowi. PAN diprediksi pada akhirnya akan merapat ke kubu Prabowo.

Namun, sejumlah manuver politik Zulkifli Hasan menunjukkan Ketua MPR ini bisa saja bergabung ke kubu Jokowi jika dia berhasil mendapatkan kursi cawapres.

Sosok parpol lain yang telah sering disebut survei sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi tidak lain adalah "rising star" Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun, peluang AHY hampir mustahil mengingat sejarah hubungan yang tidak harmonis antara Megawati dengan ayahanda AHY, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, sangat minimnya pengalaman politik AHY akan menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan lawan politik Jokowi.

Nama lain yang semakin diperhitungkan akhir-akhir ini adalah Menteri Perindustrian serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di Partai Beringin, citra politik Airlangga semakin melesat. Kompetensinya di bidang ekonomi menjadi nilai plus lain.

Menggandeng kader Golkar sebagai cawapres berarti juga mendapatkan mesin politik dan pendanaan yang kencang.

Airlangga masih perlu meningkatkan tingkat pengenalannya di publik yang masih rendah yang berujung pada elektabilitas yang diragukan akan memberi nilai lebih kepada Jokowi.

Pada akhirnya, siapa pun kader parpol yang terpilih harus mendapat restu dari PDI-P dan Megawati. Partai Banteng sangat menyadari memberikan kursi cawapres ke kader parpol lain berarti juga memuluskan separuh jalan cawapres itu menuju kursi RI-1 di Pilpres 2024.

Tentu saja ini bukanlah skenario ideal yang diinginkan partai berkuasa. Namun, PDI-P juga menyadari resistensi yang akan dilayangkan mitra koalisi jika menyorongkan kader internal yang potensial seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Tidaklah mengherankan jika PDI-P, menurut sumber penulis, lebih menginginkan sosok teknokrat senior yang tidak akan mencapreskan diri di 2024.

Memilih teknokrat seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution atau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD adalah pilihan yang cukup aman bagi PDI-P.

Bagi Jokowi sendiri, memilih sosok teknokrat yang independen alias tidak terafiliasi dengan parpol dapat menjadi opsi kompromi yang lebih mudah diterima semua parpol koalisi seperti ketika SBY memilih Boediono di pilpres 2009. Jika isu ekonomi menjadi isu prioritas kampanye, Sri Mulyani atau Darmin akan menjadi calon terdepan.

Pilihan aman

Memilih pendamping politik bukan hal yang mudah. Jokowi tentu sangat menyadari ini. Salah memilih bisa berakibat fatal. Salah memilih sering terjadi bahkan di pemilu AS.

Masih segar di ingatan ketika John McCain memilih Sarah Palin secara mendadak tanpa proses vetting yang komprehensif. Hasilnya, Palin menjadi bulan-bulanan media karena sejumlah blunder dan pertanyaan mengenai kompetensinya.

Ada juga capres yang mengakui penyesalan terhadap pilihannya. John Kerry, capres Partai Demokrat di Pilpres 2004 menyesal telah memilih Senator John Edwards sebagai pendampingnya. Bahkan, kedua politisi yang dikalahkan petahana George W Bush itu berhenti saling berbicara setelah pilpres usai.

Jokowi diprediksi akan memilih sosok yang "safe" atau aman secara elektoral. Jokowi tidak akan memilih sosok mengejutkan dari antah-berantah apalagi yang minim pengalaman politik.

Penulis memperkirakan Jokowi akan lebih memprioritaskan sosok yang cukup dikenal luas publik dengan elektabilitas yang mendukung, tidak kontroversial, tidak memiliki potensi skandal, berpengalaman secara politik, memiliki kemampuan kampanye yang mumpuni dan tidak terlalu ambisius.

Di sinilah proses vetting yang ketat sangat krusial untuk memastikan tidak ada "kejutan" yang berpotensi melukai kampanye.

Walau konsisten memimpin survei dengan tingkat kepuasan atau approval rating sekitar 70 persen, Jokowi masih kesulitan untuk mempertahankan angka elektabilitas 50 persen plus yang merupakan benchmark untuk mengamankan periode kedua.

Rata-rata elektabilitas Jokowi bergelantungan di titik 45 persen hingga 50 persen. Jika angka ini tidak kunjung meningkat memasuki pertengahan tahun, Jokowi kemungkinan akan memilih pilihan yang "safe" dengan elektabilitas tinggi untuk mendongkrak potensi kemenangannya.

Menurut analisis penulis serta informasi dari sejumlah sumber, ada lima nama yang kemungkinan menjadi pilihan terdepan di shortlist cawapres Jokowi. Mereka adalah Moeldoko, Mahfud MD, Cak Imin, Airlangga Hartarto, dan Sri Mulyani.

Apakah satu dari nama-nama ini akhirnya akan menjadi pilihan Jokowi? Situasi politik hingga Agustus akan menentukan.

ERICSSEN Nama-nama yang Berpotensi Menjadi Calon Wakil Presiden bagi Jokowi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Apa Itu Komisi Nasional Disabilitas?

Nasional
Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Koalisi Masyarakat Sipil Ancam Bakal Lakukan Aksi Lebih Besar pada Selasa

Nasional
Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Kompolnas Soroti Soal Pelaksanaan Sidang Etik Bharada E, Irjen Napoleon, hingga Irjen Teddy Minahasa

Nasional
Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Kuat Ma'ruf Ditelepon Sambo: Ceritakan Apa Adanya, Kita Siap Dipenjara

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,62 Persen

Nasional
Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Jika Gerindra Bergabung Koalisi Perubahan, Nasdem Minta Prabowo Ajukan Kadernya Jadi Cawapres

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

RKUHP Disahkan Besok, Komnas HAM Minta Ada Pasal yang Dihapus dan Diperbaiki

Nasional
Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Kuat Ma'ruf Ngaku Diminta Berbohong oleh Sambo Sejak Diperiksa di Provos

Nasional
Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Ketua Bawaslu Sebut Perlu Kerja Keras Yakinkan Publik Pilih Calon Anggota DPD

Nasional
Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Hakim Cecar Ricky Rizal soal Putri Candrawathi Tak Semobil dengan Yosua Saat Pulang dari Magelang

Nasional
KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

KPK Tahan Kontraktor Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis Tahun 2013-2015

Nasional
Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Divonis 3,5 Tahun Penjara

Nasional
PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Capresnya Mas Anies, Bukan Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.