PKS Sepakat untuk Setujui Pilkada Dikembalikan ke DPRD - Kompas.com

PKS Sepakat untuk Setujui Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Kompas.com - 10/04/2018, 17:29 WIB
Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Al Muzzammil Yusuf menyatakan, PKS sepakat untuk mengembalikan pilkada ke DPRD.

Muzzammil menyatakan, partainya telah membahas opsi tersebut dan cenderung menyepakati rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

"Kami cenderung ke sana. Kami sudah bahas," kata Muzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Muzzammil mengatakan, mengembalikan pilkada ke DPRD sama sekali tidak mengurangi kualitas demokrasi. Menurut dia, semangat pilkada ialah dilakukan secara demokratis.

Pilkada, lanjut Muzzammil, bisa berlangsung demokratis baik secara langsung maupun melalui DPRD.

Lagi pula, menurut dia, pilkada langsung lebih banyak kerugiannya daripada melalui DPRD. Salah satu kerugian utama pilkada langsung, menurut dia, ialah besarnya biaya politik dan maraknya politik uang.

(Baca juga: Bantah Ketua DPR, KPK Tak Pernah Ungkapkan Dukung Pilkada Lewat DPRD)

Muzzammil menyatakan, biaya penyelenggaraan pilkada serentak bisa mencapai Rp 20 triliun. Hal itu belum ditambah biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah.

"Dengan anggaran besar itu tidak menjamin lahirnya kualitas kepemimpinan negarawan. Yang banyak menang justru hartawan bukan negarawan. Kondisi ini kalau kita pertahankan justru bisa membahayakan kita. Modal asing dari luar tak mustahil masuk," ujar Muzzammil.

Ia menambahkan, dengan dikembalikannya pilkada ke DPRD maka akan menekan angka korupsi. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup mengawasi anggota DPRD selaku pemilih.

Apalagi, DPR pada 2014 pernah menyepakati agar pilkada melalui DPRD, meski akhirnya dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Jadi kami memilih di antara mana yang lebih kecil mudaratnya dalam konteks saat ini dengan kelemahan anggaran pemerintah. Belum anggaran calon. Sebenarnya sikap DPR akhir 2014 lalu sama dengan keluarnya Undang-Undang Pilkada oleh DPRD," ucap Muzzammil.

"Yang membuat undang-undang itu berubah kan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dengan perppu-nya. Sebenarnya sudah ada kesamaan sikap dari seluruh fraksi di DPR karena hak prerogratif Presiden mengeluarkan Perppu lah itu jadi berubah," kata dia.

(Baca juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai untuk Hindari Politik Uang dan Korupsi)

Sebelumnya, pertemuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo memunculkan wacana pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Seusai bertemu, Tjahjo mengatakan, dirinya dan Bambang beserta Pimpinan DPR lain seperti Fahri Hamzah dan Utut Adianto sempat terlibat diskusi mendalam terkait pengembalian pilkada ke DPRD.

"Nah, saya kira ini tahun depan pilkadanya sudah selesai serentak. Pak Ketua (DPR) menawarkan revisi ulang Undang-Undang Pilkada dan nanti akan bisa kami bicarakan," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

"Pak Ketua (DPR) nanti akan ketemu dengan Bapak Presiden akan ketemu dengan KPU, Bawaslu dan semua pihak yang ada," ujar dia.

Hal senada disampaikan oleh Bambang. Ia mengatakan, banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung. Beberapa di antaranya, yakni politik biaya tinggi yang kemudian memunculkan korupsi.

Selain itu, menurut dia, pilkada langsung juga mengotak-ngotakan publik dalam identitas masing-masing golongan sehingga berpotensi memecah belah masyarakat.

"Untuk mendapatkan tiket saja harus mengeluarkan biaya yang luar biasa, belum kampanyenya, belum biaya saksinya. Belum biaya penyelenggaraannya hampir Rp 18 triliun. Nah, kalau itu digunakan untuk biaya pembangunan mungkin itu lebih bermanfaat," kata Bambang.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum semakin mematangkan aturan yang melarang mantan narapidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Mushala di Kampung Akuarium Tidak Akan Dibongkar meski Ada Pembangunan Rusunawa

Mushala di Kampung Akuarium Tidak Akan Dibongkar meski Ada Pembangunan Rusunawa

Megapolitan
China Kembangkan Teknologi Siluman untuk Pesawat Tempur Biasa

China Kembangkan Teknologi Siluman untuk Pesawat Tempur Biasa

Internasional
Novanto Tak Dibebankan Uang Pengganti untuk Jam Tangan Richard Millle dari Andi Narogong

Novanto Tak Dibebankan Uang Pengganti untuk Jam Tangan Richard Millle dari Andi Narogong

Nasional
Respons Gatot Nurmantyo Saat Ditanya Penggunaan Politik Identitas

Respons Gatot Nurmantyo Saat Ditanya Penggunaan Politik Identitas

Nasional
 Tunggak Pajak, 22 Restoran dan 1 Perusahaan di Cakung Ditempeli Stiker

Tunggak Pajak, 22 Restoran dan 1 Perusahaan di Cakung Ditempeli Stiker

Megapolitan
Keterangan Novanto soal Anggota DPR Penerima Uang E-KTP Tak Dipertimbangkan Hakim

Keterangan Novanto soal Anggota DPR Penerima Uang E-KTP Tak Dipertimbangkan Hakim

Nasional
Cari Kandidat Pilihan Buruh, KSPI Akan Ajak Para Capres Unjuk Pemikiran

Cari Kandidat Pilihan Buruh, KSPI Akan Ajak Para Capres Unjuk Pemikiran

Nasional
Ketua DPR Berharap Setya Novanto Tabah Jalani Hukuman

Ketua DPR Berharap Setya Novanto Tabah Jalani Hukuman

Nasional
Thailand Ingin Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Thailand Ingin Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Internasional
Olimpiade Sains Nasional: 13.525 Siswa Siap Bersaing

Olimpiade Sains Nasional: 13.525 Siswa Siap Bersaing

Edukasi
Hari Ini dalam Sejarah: Operasi Pembebasan Sandera AS Gagal Total

Hari Ini dalam Sejarah: Operasi Pembebasan Sandera AS Gagal Total

Internasional
Cerita Anies Bertemu Presiden Erdogan dengan Khusyuk, Sakral, dan Privat

Cerita Anies Bertemu Presiden Erdogan dengan Khusyuk, Sakral, dan Privat

Megapolitan
Hakim Anggap Rekaman Wawancara Marliem oleh FBI Layak Jadi Alat Bukti Kasus E-KTP

Hakim Anggap Rekaman Wawancara Marliem oleh FBI Layak Jadi Alat Bukti Kasus E-KTP

Nasional
HRW: Operasi Militer Mesir Perangi ISIS Picu Krisis Kemanusiaan

HRW: Operasi Militer Mesir Perangi ISIS Picu Krisis Kemanusiaan

Internasional
Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

Nasional

Close Ads X