Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Hanya Bersama Gerindra, PKS Yakin Menang Lawan Koalisi Jokowi

Kompas.com - 10/04/2018, 14:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyatakan, partainya bersama Gerindra optimistis memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Ia menyadari, saat ini koalisi pendukung Presiden Joko Widodo semakin banyak karena akan mendapat tambahan dukungan dari dua partai. Namun, ia menilai, banyaknya dukungan partai tak menjamin kemenangan di pilpres.

"Enggak masalah. Hitungan mesin partai di DKI Jakarta juga dulu kami cuma dua partai awalnya. Anies-Sandi menang juga. Seberapa besar dukungan partai itu tak menentukan. Sebab, yang lebih menentukan adalah preferensi publik, kecenderungan publik. Itu lebih baik," kata Muzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Ia menambahkan, masyarakat dalam beberapa survei juga banyak yang menginginkan kepemimpinan baru di periode mendatang. Lagi pula, lanjut dia, PKS bersama Gerindra saja sudah memenuhi presidential threshold untuk mengusung capres dan cawapres bersama.

Baca juga: PKS Tetap Bersama Gerindra meski Prabowo Tak Diusung sebagai Capres

Hal itu, kata dia, juga akan membawa dampak positif bagi partai. Ia meyakini suara kedua partai akan meningkat karena mengusung kadernya sebagai capres dan cawapres. Ia pun optimistis salah satu dari sembilan nama kadernya yang telah ditawarkan kepada publik akan dipilih sebagai cawapres oleh Gerindra.

Adapun sembilan kader PKS itu ialah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

"Insya Allah (jadi cawapres). Gerindra dan PKS berkoalisi bukan hanya memenangi capres, tetapi memenangi pileg juga. Kami ingin memenangi kursi pileg," ujar Muzzammil.

"Oleh karena itu, keberadaan capres dan cawapres dari Gerindra dan PKS harus dimunculkan. Karena itu coattail efect-nya (efek meningkatnya perolehan suara karena mengusung kader sebagai capres atau cawapres)," lanjut dia.

Baca juga : Komentar Presiden PKS soal Dukungan terhadap Anies di Pilpres 2019

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada dua partai di parlemen yang bergabung dengan koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Dari sumber yang sangat terpercaya, akan ada dua partai politik yang bergabung ke koalisi Jokowi pada bulan ini," ujar Romy kepada wartawan, Jumat (6/4/2018).

Menurut Romy, kedua partai tersebut telah menjalin komunikasi serius dengan Presiden Jokowi belum lama ini. Namun, satu partai masih memberikan satu syarat agar Jokowi mengambil kadernya sebagai cawapres.

Ia pun mengungkapkan, tak lama lagi akan ada deklarasi dukungan dari dua partai tersebut.

Saat ini ada lima partai politik di parlemen yang telah menyatakan dukungan ke Presiden Jokowi, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura.

Kompas TV Partai Gerindra hingga kini belum memastikan kapan Prabowo Subianto akan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com