Kata Zulkifli Hasan, Zumi Zola Sudah Dipecat dari PAN - Kompas.com

Kata Zulkifli Hasan, Zumi Zola Sudah Dipecat dari PAN

Kompas.com - 10/04/2018, 11:15 WIB
Gubernur Jambi Zumi Zola bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1). Zumi Zola diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 dengan tersangka Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/18.SIGID KURNIAWAN Gubernur Jambi Zumi Zola bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1). Zumi Zola diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 dengan tersangka Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/18.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan, Zumi Zola sudah dipecat dari keanggotaan PAN setelah tersangkut kasus dugaan korupsi.

Zumi Zola diduga terlibat kasus suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018. KPK sudah menahan Zumi Zola.

"Ya, otomatis kalau itu (dipecat) sudah jauh hari," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

(Baca juga: Zumi Zola, Berawal dari Artis, Kepala Daerah, hingga Tahanan KPK)


Menurut Zulkifli, jauh hari dirinya sudah meminta kepada semua kader PAN untuk menjauhi korupsi.

Zulkifli menegaskan, kasus yang melibatkan Zumi Zola harus menjadi pelajaran penting bagi semua kader PAN.

"Saya kira ini pelajaran penting dan jangan sampai terulang lagi bagi kader PAN lain," kata Zulkifli.

KPK menahan Gubernur Jambi Zumi Zola, Senin (9/4/2018), setelah diperiksa sekitar delapan jam oleh penyidik. Zumi Zola di tahan di Rutan KPK selama 20 hari pertama.

(Baca juga: ICW Kritik Kegiatan Pencegahan KPK yang Libatkan Zumi Zola)

Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan terkait kasus dugaan suap senilai Rp 6 miliar. 

Perkara yang melibatkan keduanya merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan R-APBD Jambi 2018.

KPK menduga suap yang diterima Zumi Zola dan Arfan digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018.

Sejumlah anggota DPRD diduga berencana tidak hadir dalam rapat tersebut karena tidak ada  jaminan dari Pemprov Jambi.

Menurut KPK, jaminan yang dimaksud adalah uang suap atau yang sering disebut sebagai "uang ketok".

Pihak eksekutif diduga berkepentingan agar anggaran yang diajukan Pemprov Jambi dapat disetujui DPRD Jambi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Regional
Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Nasional
Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Regional
Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Regional
Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Regional
Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Regional
Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Regional
Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Edukasi
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Regional
Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Edukasi
Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Regional
Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Megapolitan
Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Internasional
Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Megapolitan

Close Ads X