Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berencana Hapus Litbang di Kementerian/Lembaga

Kompas.com - 10/04/2018, 09:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menghapus unit pengembangan dan penelitian (litbang) di seluruh kementerian/lembaga dan mengintegerasikannya ke dalam sebuah badan tersendiri.

Rencana ini menyusul temuan pemerintah ada unit pengembangan dan penelitian kementerian/lembaga yang kurang memberikan kontribusi signifikan dan berujung pada menghambur-hamburkan anggaran.

"Sekarang kita usahakan, kementerian/lembaga yang litbangnya enggak terlalu aktif, dievaluasi lagilah, masih perlu atau enggak litbang di sana. Kan bisa saja itu litbangnya diintegerasikan dengan BPPT atau LIPI," ujar Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (9/4/2018).

(Baca juga: Dukung Kiprah Perempuan, 45 Persen Peneliti LIPI Kaum Hawa)

 

Seiring dengan evaluasi itu, saat ini pemerintah sedang merancang payung hukum untuk mewujudkan integrasi itu. Payung hukum itu direncanakan berbentuk undang-undang.

"Lagi dibahas di DPR bersama pemerintah dan Kemenristekdikti. Targetnya tahun ini selesai," ujar Bambang.

Jika penelitian dan pengembangan sudah ada di dalam sebuah badan tersendiri, harapannya, cakupan kerjanya menjadi menyeluruh, kerja-kerjanya pun semakin efisien dan efektif dan yang pasti tidak menghambur-hamburkan uang negara.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin siang, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan soal ketidakefisiensian anggaran penelitian dan pengembangan di sejumlah kementerian dan lembaga.

(Baca juga: Krisis Air Bersih Ancam Jakarta, LIPI Usulkan 2 Solusi)

 

Jokowi mengatakan, seluruh kementerian memiliki badan pengembangan dan penelitian sendiri-sendiri. Jika ditotal, anggarannya mencapai Rp 24,9 triliun.

Alangkah lebih baiknya jika dibuat satu badan khusus yang mewadai penelitian dan pengembangan seluruh kementerian yang ada sehingga hasilnya lebih komprehensif.

"Kalau enggak dikumpulin enggak kelihatan. Kalau dikumpulin baru kelihatan gede banget itu. Harusnya dibikin saja desain besarnya apa, golnya apa. Misalnya urusan durian, bukan penelitiannya hanya buat si peneliti," ujar Jokowi.

Kompas TV Bappenas & PUPR Bahas Pemindahan Ibu Kota Negara

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com