Menurut Ketua DPR, Blokir Facebook Bukan Solusi Respons Kebocoran Data Pengguna

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tak sepakat dengan adanya wacana pemblokiran Facebook terkait kebocoran data pengguna.

Dari puluhan juta data pengguna yang bocor, satu juta di antaranya pengguna di Indonesia.

Menurut Bambang, pemblokiran Facebook bukan solusi dan justru akan menimbulkan masalah baru.

“Blokir tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya. Impact yang ditimbulkan justru semakin buruk. Harus fokus ke win-win solution,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Baca juga : Komisi I: Kebocoran Data Pengguna Facebook Ancam Privasi Individu dan Lembaga

Bambang mengatakan, banyak manfaat Facebook bagi masyarakat, di antaranya pelaku usaha kecil dan menengah yang memasarkan melalui media sosial tersebut.  

“Di saat negara belum bisa memberikannya, Facebook sejak awal sudah mampu memberikan ‘marketplace’ sederhana untuk rakyat mengembangkan usaha. Mereka tak hanya bertransaksi tapi juga promosi dan membangun reputasi dari sana. Masa semuanya harus gulung tikar karena persoalan kebocoran data,” kata politisi Partai Golkar itu.

Bambang mengatakan, saat ini memang banyak pilihan marketplace di Indonesia dan transaksi juga lebih aman daripada Facebook.

Akan tetapi, dengan populasi pengguna Facebook di Indonesia yang begitu besar, sekitar 130 juta akun atau 6 persen dari user global, UMKM tidak akan pernah bisa meninggalkan Facebook sepenuhnya.

"Karena dia sudah menjadi pusat aktivitas digital masyarakat,” kata Bambang.

Baca juga : Data di Facebook Bocor, Menkominfo Sarankan Medsos Buatan Indonesia

Meski demikian, Bambang mengakui bahwa persoalan kebocoran data pengguna adalah masalah serius dan Facebook selama ini tak pernah transparan.

“Tapi kita juga harus tetap mendudukkan persoalan. Data seperti apa sih yang bocor itu? Data pengguna yang bocor bukan NIK, Nomor Kartu Keluarga, foto-foto, atau chat log. Yang bocor adalah data yang memang sudah disetel untuk publik,” kata Bambang.

Namun, persoalan ini tetap harus ada pertanggungjawaban Facebook karena tidak bisa serta merta mengambil data pengguna untuk kepentingan di luar persetujuan langsung.