Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data di Facebook Bocor, Menkominfo Sarankan Medsos Buatan Indonesia

Kompas.com - 09/04/2018, 19:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik pembocoran data pengguna Facebook di Indonesia kepada  sejumlah pihak harus menjadi momentum bagi pengguna media sosial untuk mulai melirik produk serupa hasil pengembangan putra-putri bangsa sendiri.

Demikian diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (9/4/2018).

"Makanya, pakailah media sosial atau misalnya chatting system buatan Indonesia sendiri," ujar Rudiantara kepada wartawan.

"Banyak, kan, buatan anak bangsa, ada Catfiz, Indonesia Messenger, ada juga Pesan Kita. Itu tolong diapresiasi jugalah," lanjut dia.

Baca juga: Jika Kebocoran Data Mengandung Unsur Pidana, Pemerintah Blokir Sementara Facebook

Rudiantara mengungkapkan, kualitas produk media sosial ciptaan kreator di Indonesia tidak kalah dari Facebook. Namun, jika masyarakat terus mendukungnya dengan menggunakan produk tersebut, lama-kelamaan kualitasnya pun akan semakin baik.

"Facebook itu besar karena mengakuisisi start up kecil. Jadi dia lengkap dan user friendly-nya tinggi. Sementara anak-anak muda Indonesia kan kerjain itu semua sendiri, jadi memang agak lama," ujar Rudiantara.

Menkominfo mengatakan menggunakan beberapa media sosial buatan dalam negeri. Ia juga sering mempromosikan produk tersebut, salah satunya kepada wartawan.

"Beberapa teman wartawan bahkan saya bilang, Anda nanya pakai Whatsapp pasti enggak saya jawab. Tapi kalau pakai yang buatan Indonesia, saya jawab. Ya harus ada keberpihakan. Jangan semua yang berbau asing sajalah," ujar Rudiantara.

Baca juga: Menkominfo: Kalau Enggak Penting, Sementara Enggak Usah Pakai Facebook

Diberitakan, Facebook mengakui banyak data pengguna di dunia bocor.

“Secara total, kami pikir informasi Facebook 87 juta orang—kebanyakan di Amerika Serikat—kemungkinan telah dibocorkan ke Cambridge Analytica,” tulis Facebook dalam keterangannya, sebagaimana dirangkum KompasTekno, Kamis (5/4/2018).

Indonesia termasuk salah satu negara dengan kebocoran data Facebook terbesar. Menurut Facebook, data milik lebih dari 1 juta pengguna media sosial tersebut di Tanah Air telah bocor ke Cambridge Analytica.

Indonesia duduk di urutan ketiga dalam hal ini, setelah Amerika Serikat dengan kebocoran data 70,6 juta pengguna Facebook dan Flipina dengan kebocoran data 1,1 juta pengguna Facebook.

Baca juga: Ini Dia Pembuat Kuis Facebook yang Bocorkan Data

Negara-negara lain dalam daftar lokasi kebocoran data pengguna Facebook termasuk Inggris, Meksiko, Kanada, India, Brasil, Vietnam, dan Australia yang masing-masing paling tidak mencatat angka ratusan ribu.

Meski demikian, pihak Facebook mengatakan tidak mengetahui persis data apa saja yang dibocorkan ke Cambridge Analytica. Jumlah pengguna dalam grafik di atas merupakan perkiraan yang dinilai terbaik untuk mencakup angka maksimal dari akun yang terdampak.

Tidak hanya Cambridge Analitica, data pengguna Facebook Indonesia juga bocor ke CubeYou.

CubeYou adalah firma analis pihak ketiga yang mengumpulkan data pengguna Facebook melalui kuis kepribadian. CubeYou diduga menyerahkan data pengguna Facebook ke para pengiklan agar lebih mudah menyasar target pasar.

Meski demikian, Rudiantara belum dapat memastikan berapa jumlah data pengguna Facebook di Indonesia yang bocor ke Cambridge Analitica dan ke CubeYou. 


Kompas TV Facebook mendapat teguran dan sanksi administrasi terkait pengambilan data pengguna di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com