Ketum Golkar Sebut Partai Biru Akan Bergabung ke Koalisi Jokowi

Kompas.com - 09/04/2018, 18:11 WIB
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Perindustrian Airlangga Hartanto
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa partai politik berwarna biru akan segera menyatakan dukungan ke Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Hal ini disampaikan Airlangga menanggapi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy, yang menyebut ada dua partai politik yang segera menyatakan dukungan ke Jokowi dalam bulan ini.

Airlangga membenarkan pernyataan pria yang akrab disapa Romy itu.

"Kan kita sudah tahu siapa yang mau bergabung," kata Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Saat ditanya dua partai apa yang dimaksud, Airlangga mengunci mulutnya rapat-rapat. Ia justru meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Romy.

(Baca juga: SBY: Jika Demokrat Kembali ke Pemerintahan, Ada Dua Hal yang Akan Dilaksanakan)

Namun, saat ditanya warna partai yang akan menyatakan dukungan ke Jokowi itu, Airlangga akhirnya mau buka suara. Menteri Perindustrian itu lantas menunjuk baju batik berwarna biru yang ia kenakan.

"Warnanya ya, baju saya warna apa," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, semakin banyak parpol yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2019, maka akan semakin baik. Ia juga meyakini bahwa Jokowi tidak akan menjadi calon tunggal meskipun ada tambahan partai yang merapat ke Jokowi.

"Ya adalah lawan," kata dia.

Saat ini, sudah ada lima parpol di parlemen yang menyatakan dukungannya kepada Jokowi, yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X