Cerita soal Sertifikat Tanah dengan Sisipan Foto Presiden

Kompas.com - 09/04/2018, 11:17 WIB
Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam penyerahan 5.153 sertifikat tanah di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/3/2018). KOMPAS.com/Andi HartikPresiden Joko Widodo saat berpidato dalam penyerahan 5.153 sertifikat tanah di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/3/2018).

 


PERANG kata-kata adalah hal umum dalam politik. Yang harus diwaspadai adalah perang kata-kata yang mengandung informasi yang tidak akurat, bisa menjerumuskan persepsi publik.

Adalah politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang membuka front ketika mengatakan bahwa pembagian sertifikat yang dilakukan Presiden Jokowi adalah pengibulan.

Menurut Amien, pemberian sertifikat gratis adalah bentuk pencitraan. Faktanya, kata Amien, penguasaan lahan di Indonesia tidak adil. Menurut dia, 74 persen lahan di Indonesia dikuasai segelintir golongan.

“Ini pengibulan. Waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa- apaan?"  ungkap Amien Rais, saat menjadi pembicara dalam diskusi “Bandung Informal Meeting” yang digelar di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 18 Maret 2018 lalu.

Hanya butuh satu hari untuk memunculkan reaksi. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan langsung melancarkan serangan balik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Jangan asal kritik saja, entar kalau kau jadi pejabat, saya tahu kok track record kamu. Saya bisa cari dosamu, emang kamu siapa!"  jawab Luhut tanpa menyebut pernyataannya ini ditujukan kepada siapa. Namun, siapa pun paham siapa yang dimaksud Luhut.

“Perang” berlanjut tapi data tetap tak Jelas

Polemik berlanjut. Amien tak bisa menunjukkan sumber data valid di balik pernyataannya itu. Putra Amien Rais, Hanafi Rais, menyebut pernyataan ayahnya berdasarkan data Bank Dunia.

Namun Country Director Bank Dunia di Indonesia  Rodrigo Chaves membantah. Menurutnya, Bank Dunia tidak pernah mengeluarkan data seperti yang disebutkan Amien Rais.

Sementara,  Menteri Luhut juga tak luput dari kritik. Alih-alih menjawab dengan data, pernyataannya dianggap menyerang pribadi Amien.

Dan, masalah tetap tidak terjawab: betulkah lahan di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang?

Prabowo sebut ketimpangan lahan

Pekan lalu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengulang kritik Amien. Ia menyebut, angka ketimpangan lebih tinggi. Kata dia, satu persen penduduk Indonesia menguasai 80 persen lahan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau, Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau, Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Distribusikan Oksigen hingga ke Puskesmas

Menko PMK Minta Pemda Distribusikan Oksigen hingga ke Puskesmas

Nasional
Mandalika Disorot PBB karena Langgar HAM, Kini UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Mandalika Disorot PBB karena Langgar HAM, Kini UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Nasional
Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 5 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 5 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
Terbukti Terima Uang Rp 4,5 Miliar, Eks Dirut BTN Maryono Divonis 3 Tahun Penjara

Terbukti Terima Uang Rp 4,5 Miliar, Eks Dirut BTN Maryono Divonis 3 Tahun Penjara

Nasional
Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

Nasional
Menlu Retno: Perancis Akan Beri 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Menlu Retno: Perancis Akan Beri 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Nasional
KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

Nasional
Hasil Wawancara Calon Hakim Agung: Konsep Kurangi Hukuman Koruptor hingga Persoalan Kepercayaan Publik

Hasil Wawancara Calon Hakim Agung: Konsep Kurangi Hukuman Koruptor hingga Persoalan Kepercayaan Publik

Nasional
Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Nasional
Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Nasional
ICW Desak Sidang Etik terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Obyektif dan Independen

ICW Desak Sidang Etik terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Obyektif dan Independen

Nasional
Ibu Hamil, Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Ibu Hamil, Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Nasional
19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X