Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Ada Pihak yang Mengklaim Program KIP dan Sertifikat Tanah Gratis

Kompas.com - 07/04/2018, 18:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada saja pihak yang mengklaim keberhasilan programnya. Salah satunya adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Ada yang ngaku-ngaku gitu. Kartu Indonesia Pintar yang kita bagi sudah 19 juta, itu banyak yang ngaku-ngaku, 'itu program saya'," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018).

Tak hanya program KIP, program pembagian sertifikat tanah gratis bagi rakyat pun banyak yang diklaim sepihak.

(Baca juga : Jokowi: Dulu Urus Sertifikat Lama, Sana Diminta, Sini Diminta...)

Jokowi mengatakan, ketika bertemu Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau Adkasi, beberapa waktu lalu, ia diberi tahu ada pihak-pihak yang mengklaim sepihak pembagian sertifikat tanah gratis.

"Saya kemarin tahu dari beberapa anggota Adkasi. Jadi begini, mereka datang ke masyarakat, kumpulin syarat-syarat (penerbitan sertifikat tanah), kemudian datangi kantor BPN, diajukan ke sana," ujar Jokowi.

Tentu, permohonan sertifikat tersebut dilayani dengan baik di Kantor BPN. Pasalnya, Presiden Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat terbit tahun 2018 ini.

Apalagi, target itu disertai ancaman reshuffle bagi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, jika tidak mampu menyelesaikan target itu.

(Baca juga : Jokowi: Masak Pakai Kaus #2019gantipresiden Bisa Ganti Presiden...)

Otomatis, BPN di daerah bekerja keras dan pelayanan pembuatan sertifikat lahan menjadi cepat rampung.

"Setelah dapat sertifikat bertumpuk-tumpuk, dia pergi ke desa. (bilang ke warga desa), 'nih (sertifikatnya). Ini (program) saya oh ya, bukan dia (pemerintahan Jokowi) ini'. Enak banget kalau begitu. Jangan ngaku-ngaku," ujar dia.

Meski demikian, Jokowi tidak terlalu mempersoalkan itu secara berlebihan. Ia hanya meminta relawannya untuk menyebarkan informasi yang benar bahwa program KIP dan pembagian sertifikat tanah gratis adalah program pemerintahan Jokowi-JK, bukan yang lain.

"Itulah tugas Bapak, Ibu dan Saudara untuk menerangkan bahwa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kemudian sertifikat tanah yang sekarang begitu cepat, itu programnya pemerintahan Jokowi-JK. Harus diterangkan. Kalau enggak begitu, banyak yang ngaku-ngaku," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

Nasional
Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Nasional
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

Nasional
Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Nasional
Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Nasional
Sudirman Said Sebut 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Nasional
Pimpinan MPR: Mooryati Soedibyo Sosok Inspiratif Perempuan Indonesia

Pimpinan MPR: Mooryati Soedibyo Sosok Inspiratif Perempuan Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com