Cerita Jokowi Ada Pihak yang Mengklaim Program KIP dan Sertifikat Tanah Gratis

Kompas.com - 07/04/2018, 18:07 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri pembagian sertifikat tanah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo menghadiri pembagian sertifikat tanah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada saja pihak yang mengklaim keberhasilan programnya. Salah satunya adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Ada yang ngaku-ngaku gitu. Kartu Indonesia Pintar yang kita bagi sudah 19 juta, itu banyak yang ngaku-ngaku, 'itu program saya'," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor, Sabtu (7/4/2018).

Tak hanya program KIP, program pembagian sertifikat tanah gratis bagi rakyat pun banyak yang diklaim sepihak.

(Baca juga : Jokowi: Dulu Urus Sertifikat Lama, Sana Diminta, Sini Diminta...)

Jokowi mengatakan, ketika bertemu Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau Adkasi, beberapa waktu lalu, ia diberi tahu ada pihak-pihak yang mengklaim sepihak pembagian sertifikat tanah gratis.

"Saya kemarin tahu dari beberapa anggota Adkasi. Jadi begini, mereka datang ke masyarakat, kumpulin syarat-syarat (penerbitan sertifikat tanah), kemudian datangi kantor BPN, diajukan ke sana," ujar Jokowi.

Tentu, permohonan sertifikat tersebut dilayani dengan baik di Kantor BPN. Pasalnya, Presiden Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat terbit tahun 2018 ini.

Apalagi, target itu disertai ancaman reshuffle bagi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, jika tidak mampu menyelesaikan target itu.

(Baca juga : Jokowi: Masak Pakai Kaus #2019gantipresiden Bisa Ganti Presiden...)

Otomatis, BPN di daerah bekerja keras dan pelayanan pembuatan sertifikat lahan menjadi cepat rampung.

"Setelah dapat sertifikat bertumpuk-tumpuk, dia pergi ke desa. (bilang ke warga desa), 'nih (sertifikatnya). Ini (program) saya oh ya, bukan dia (pemerintahan Jokowi) ini'. Enak banget kalau begitu. Jangan ngaku-ngaku," ujar dia.

Meski demikian, Jokowi tidak terlalu mempersoalkan itu secara berlebihan. Ia hanya meminta relawannya untuk menyebarkan informasi yang benar bahwa program KIP dan pembagian sertifikat tanah gratis adalah program pemerintahan Jokowi-JK, bukan yang lain.

"Itulah tugas Bapak, Ibu dan Saudara untuk menerangkan bahwa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kemudian sertifikat tanah yang sekarang begitu cepat, itu programnya pemerintahan Jokowi-JK. Harus diterangkan. Kalau enggak begitu, banyak yang ngaku-ngaku," lanjut dia.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X