Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Budhi Kurniawan

Jurnalis Kompas TV.

Cita-cita Sebatas Cawapres ala Muhaimin Iskandar

Kompas.com - 06/04/2018, 19:12 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JIKA ada ungkapan gantungkan cita-citamu setinggi langit, sepertinya itu tak berlaku bagi Muhaimin Iskandar. Menurutnya cita-cita cukup disangkutkan ke awan saja. Awan itu pun sudah cukup tinggi.

Jadi capres itu berat. Maka, Muhaimin memilih mengejar posisi cawapres saja. Cawapres itu pun sudah cukup bergengsi.

Meski untuk "kredo" nya itu, ia jadi seolah tak tegas ingin jadi cawapres siapa. Jokowi oke, Prabowo juga oke.

Dengan Jokowi, ia jadi "JOIN", Jokowi-Muhaimin. Dengan Prabowo, ia jadi "POIN" Prabowo-Muhaimin. Bahkan jika dengan Gatot Nurmantyo, ia bisa jadi GAMIS alias Gatot-Muhaimin Iskandar.

Melalui baliho-balihonya yang terpampang di setiap sudut jalan di berbagai wilayah di Indonesia, Muhaimin bisa jadi sedang ingin mengajari elit politik Idonesia tentang keterusterangan.

Jadi politisi itu tak perlu malu-malu. Jika niatmu baik untuk membangun bangsa, ungkapkan dan kampanyekan.

Dengan ini pula, ia tengah menyindir  sejumlah elit dan ketua umum partai politik yang tak berterus terang ingin ikut berlaga di Pilpres 2019 tapi terus melakukan pendekatan diam-diam dan lobi-lobi agar bisa bisa dipilih.

Cak Imin, begitu ia biasa dipanggil, pasti tahu cara yang dilakukannya tak lazim dalam tradisi politik kita. Ia bukan politisi kemarin sore.

Seperti yang disampaikannya dalam Talkshow Rosi Kompas TV Kamis malam (5/4/2018), sebagai politisi ia merasa lengkap. Ia pernah di eksekutif juga pernah di legislatif. Ia juga selalu berada di radar kekuasaan sejak 1999.

Cak Imin juga tentu tahu, politik di Indonesia penuh dengan kejutan di bagian akhir. Kemunculan AHY di Pilkada Jakarta, salah satunya contohnya.

Sementara itu, ada yang sejak lama mengkampanyekan diri sebagai calon presiden, tapi tak jadi apa-apa. Abu Rizal Bakrie yang sebelum 2014 berkampanye sebagai Capres, misalnya, tak pernah mencapai cita-citanya, bahkan untuk posisi cawapres.

Mungkin ia juga telah belajar dari pengalaman Pilkada Jakarta 2017 lalu yang melahirkan tokoh seperti Agus Harimurti Yudhoyono. PKB, partai yang dipimpinnya, ikut memberikan tiket kepada  AHY sebagai calon gubernur.

Kini ia ingin tiket itu ia pegang sendiri. AHY yang dulu didukungnya, kini jadi salah satu rivalnya di bursa cawapres.

Cawapres Jokowi?

Pertanyaannya, apakah Cak Imin akan membawa keuntungan bagi Jokowi?  Seberapa berpengaruh sosok Cak Imin yang dianggap mewakili Nahdlatul Ulama dalam mendongkrak elektabilitas Jokowi?

Menurut Direktur Indicator Politik Burhanuddin Muhtadi, Jokowi relatif tidak punya "masalah" dan punya nilai jual di basis warga NU. Jika lawan Jokowi memilih NU sebagai Cawapres, barulah representasi NU dibutuhkan untuk memperkuat elektabilitas Jokowi.

Dengan kata lain, secara elektoral Muhaimin sebenarnya lebih pas untuk menjadi pendamping Prabowo.

Pasca-Pilkada Jakarta 2017, politik identitas berdasar agama menjadi persoalan penting dalam politik Indonesia.  Ia menjadi semacam pertimbangan elektoral elit dalam memutuskan capres/ cawapres.

Pada pemilu-pemilu sebelumnya isu agama ini juga jadi isu. Tapi kali ini, meminjam bahasa Burhanudin Muhtadi, sentimen agama tengah mengalami inflasi.

Catatan penting lain bagi Muhaimin untuk menggapai cita-citanya menjadi pendamping Jokowi adalah menaklukkan 5 partai koalisi yaitu Golkar PDI-P, Nasdem, Hanura, dan  PPP. Apakah kelima partai itu rela memberi restu?

Memberikan tiket pada Muhaimin sama dengan memberi gerbong kereta bagi PKB di Pemilu 2024.

Sekarang mungkin Cak Imin baru bisa dikasih gelar “cawapres spanduk”, tapi rejeki dan keberuntungan, siapa tahu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com