Kompas.com - 06/04/2018, 14:38 WIB
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menanggapi silang pendapat antara lembaganya dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait wacana pelarangan mantan narapidana korupsi ikut pemilu legislatif 2019.

Menurut Arief, larangan yang diatur dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota itu adalah sepenuhnya kewenangan KPU dan bukan Bawaslu.

"Ya, enggak apa-apa, ini kan draft kami. Setiap stakeholder yang kita undang diuji publik (juga) sudah menyampaikan pendapatnya," kata Arief di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

(Baca juga : Bawaslu Tak Setuju Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg)

Meski demikian, kata Arief, berbagai masukan tersebut akan dibahas kembali oleh pihaknya dalam rapat pleno internal KPU, sebelum nantinya dibawa ke rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah.

"Nanti kami akan bahas lagi untuk menentukan atau menetapkan draft seperti apa yang kami buat," kata mantan Komisioner KPU Jawa Timur tersebut.

Rencananya, kata Arief, konsultasi antara KPU dengan DPR dan pemerintah akan digelar pada Senin (9/4/2018).

"Kami dijadwalkan Senin besok akan dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) kembali," kata Arief.

(Baca juga : Mahfud Nilai Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Sebaiknya Diatur UU)

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, tak sepakat dengan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Menurut Fritz, di Pilkada larangan tersebut tak berlaku. Karenanya demi kesetaraan regulasi, maka semestinya larangan tersebut tak diatur.

Fritz berpendapat, mantan napi korupsi tetap punya hak yang sama untuk dipilih dalam kontestasi demokrasi, selama hak politiknya tak dicabut pengadilan.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono sebelumnya juga mengingatkan kepada KPU agar tak gegabah membuat peraturan.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menganulir larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Harjono mengatakan, larangan tersebut sebaiknya diatur di dalam Undang-Undang dan bukan Peraturan KPU (PKPU).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Enggan Komentari Nasdem yang Usung Anies Sebagai Capres: Tugas Partai Belum Selesai

PDI-P Enggan Komentari Nasdem yang Usung Anies Sebagai Capres: Tugas Partai Belum Selesai

Nasional
Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Nasional
MIND ID Gandeng ARRIVAL Siapkan Rencana Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik

MIND ID Gandeng ARRIVAL Siapkan Rencana Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik

Nasional
Andika Janji Usut Prajurit TNI yang Tendang dan Pukul Suporter dalam Tragedi Kanjuruhan

Andika Janji Usut Prajurit TNI yang Tendang dan Pukul Suporter dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

Nasional
Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Nasional
Nasdem Deklarasi Capres 2024, Demokrat: Anies Selaras dengan Nilai yang Kami Perjuangkan

Nasdem Deklarasi Capres 2024, Demokrat: Anies Selaras dengan Nilai yang Kami Perjuangkan

Nasional
Ditanya soal Pilkada DKI 2024, Anies Sebut Fokus Jadi Capres Nasdem

Ditanya soal Pilkada DKI 2024, Anies Sebut Fokus Jadi Capres Nasdem

Nasional
Presiden PKS Klaim Anies Simbol Perubahan Indonesia

Presiden PKS Klaim Anies Simbol Perubahan Indonesia

Nasional
Bertolak Menuju Batang, Jokowi Akan Lakukan 'Groundbreaking' Pabrik Pipa

Bertolak Menuju Batang, Jokowi Akan Lakukan "Groundbreaking" Pabrik Pipa

Nasional
Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Nasional
Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Nasional
Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.