Kompas.com - 06/04/2018, 09:01 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mendeklarasikan diri maju pada Pilpres 2019 pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra, 11 April 2018.

Hal itu ia ungkapkan dalam menjawab pernyataan sejumlah petinggi Partai Gerindra belakangan yang menyebut deklarasi pencapresan Prabowo akan dilakukan saat Rakornas.

"Saya kira belum, ya. Tanggal 11 belum deklarasi. Rapat koordinasi nasional, apel kader nasional dan intern, maaf tidak ada media," ujar Prabowo saat ditemui di sela Rakornas Partai Gerindra di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Prabowo pun belum bisa memastikan, apakah dirinya akan maju sebagai calon presiden seperti yang selama ini diinginkan seluruh kader Partai Gerindra. Begitu juga dengan kepastian waktu deklarasi pencapresan.

(Baca: Prabowo Tak Akan Deklarasi sebagai Capres di Rakornas Partai Gerindra)

Saat wartawan bertanya soal faktor apa yang membuat pendeklarasian urung dilakukan, Prabowo mengatakan, saat ini dirinya belum mendapat tiket untuk maju sebagai capres.

Partai Gerindra masih membutuhkan satu partai untuk berkoalisi dan mengusung Prabowo sebagai capres.

Meski hampir dapat dipastikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berkoalisi dengan Partai Gerindra, koalisi tersebut belum terbentuk.

"Lho, deklarasi itu kalau sudah ada tiket, kan, belum ada tiket dan juga belum tentu, situasi masih bisa berkembang. Ya, kami berpikir positif, sabar-sabarlah. Kami cari yang terbaik," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, Rakornas tersebut digelar dalam persiapan konsolidasi dan koordinasi jelang pendaftaran calon anggota legislatif.

Semua kader Partai Gerindra harus mengetahui syarat-syarat yang diperlukan jika berniat mencalonkan diri sebagai peserta pada Pemilu Legislatif 2019.

"Ya, kan, kami menghadapi pendaftaran calon legislatif, ya. Jadi, syarat-syaratnya harus kami umumkan supaya serentak seluruh Indonesia mengerti syarat-syaratnya dan prosedurnya. Jadi, nanti koordinasi dan konsolidasilah kira-kira," kata mantan Danjen Kopassus itu.

(Baca juga: Prabowo Subianto Belum Deklarasi Capres karena Belum Punya "Tiket")

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangannya kepada kader Gerindra usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra  di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam acara yang diselenggarakan secara tertutup tersebut Prabowo akan memberikan arahan dan pidato politiknya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/18.MUHAMMAD ADIMAJA Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melambaikan tangannya kepada kader Gerindra usai menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam acara yang diselenggarakan secara tertutup tersebut Prabowo akan memberikan arahan dan pidato politiknya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/18.
Dilema

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai, saat ini Prabowo tengah berada dalam dilema, antara kembali maju sesuai keinginan para kader atau mengusung calon lain untuk menghadapi Presiden Joko Widodo dan pasangannya.

Mengingat sejumlah lembaga survei menyatakan tingkat elektabilitas Prabowo saat ini masih belum melampaui Presiden Jokowi.

Arya berpendapat, sangat sulit bagi Prabowo maju sebagai capres jika menjelang Agustus atau pendaftaran calon, elektabilitasnya belum bisa menembus persentase di atas 30 persen.

"Kalau dia maju, sekarang kan secara elektoral terjadi stagnasi dalam tiga tahun terakhir. Stagnasinya itu kan di angka 20-25 persen. Nah, sekarang sudah mulai turun," ujar Arya saat dihubungi Kamis.

"Pendaftaran Agustus. Kalau enam bulan sebelum pilpres itu Prabowo tidak bisa tembus di atas 30 persen atau 35 persen, susah bagi Prabowo memaksakan maju. Sekarang di diri Prabowo sendiri ada dilema yang besar, apakah maju atau tidak," katanya.

Namun, lanjut Arya, mengusung calon lain selain Prabowo juga dapat berdampak pada elektabilitas Partai Gerindra pada pemilu legislatif karena digelar serentak dengan pemilu presiden.

Menurut Arya, saat ini belum ada sosok di Partai Gerindra yang memiliki pengaruh elektoral sekuat Prabowo.

Begitu juga dengan nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belakangan disebut sebagai calon kuat cawapres Prabowo.

(Baca juga: CSIS: Basis Massa Sama, Gatot dan Anies Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas Prabowo)

Arya mengatakan, kedua nama itu belum bisa dijadikan jaminan agar Partai Gerindra mendapat perolehan suara yang tinggi dalam pemilu legislatif.

"Dan, belum tentu juga pemilih Gerindra akan memilih Gatot atau Anies karena asosiasinya tidak sekuat Prabowo. Tetapi, kalau pemilih Prabowo itu di atas 80 persen kemungkinannya akan memilih Gerindra," ucapnya.

"Nah, jadi itu sekarang yang membuat Prabowo berpikir keras, apakah maju atau tidak. Dilemanya di situ," kata Arya.

(Baca juga: Effendi Gazali: Prabowo Galau, Sedang di Bawah Tekanan)

Secara terpisah, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo meyakini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan kembali maju sebagai capres di Pilpres 2019.

Menurut Ari, Prabowo akan kembali menjadi penantang Presiden Joko Widodo mesti hingga saat ini mantan Danjen Kopassus itu belum mendeklarasikan diri.

Selain itu, Prabowo juga tidak akan terpengaruh dengan berbagai hasil survei yang menyebut elektabilitasnya masih berada di bawah Jokowi.

"Menurut saya, Prabowo adalah seorang politisi petarung, yang bisa melihat atau membaca setiap peluang dan kesempatan untuk menang. Dengan jam terbangnya, Prabowo akan lebih mempercayai intuisi politiknya daripada bacaan hasil survei yang masih bergerak dinamis," ujar Ari.

"Yang terpenting, saat ini Prabowo adalah lawan tanding terhebat untuk melawan Jokowi di 2019," ucapnya.

Menurut Ari, ada dua alasan kenapa Prabowo belum juga mendeklarasikan diri.

Pertama, Partai Gerindra masih menunggu kepastian partai koalisi pendukung Prabowo dari dua partai potensial, yakni PKS dan PAN, demi syarat presidential threshold, termasuk mengompromikan siapa cawapres yang tepat untuk Prabowo.

Kedua, Prabowo masih menghitung strategi dan taktik politik yang elegan untuk bisa mengalahkan petahana, yaitu Jokowi, di tengah kekhawatiran akan menguatnya politik identitas pada Pilpres 2019 nanti.

"Yang saya kenal, Prabowo tidak mau mempertaruhkan 'Persatuan Indonesia' semata-mata hanya demi laga demokrasi elektoral yang dikhawatirkan akan menggunakan sentimen identitas," ucapnya.

(Baca juga: "Prabowo Seorang Petarung, Lebih Percaya Intuisi Politiknya daripada Hasil Survei")

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersiap menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam acara yang diselenggarakan secara tertutup tersebut Prabowo akan memberikan arahan dan pidato politiknya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/18.MUHAMMAD ADIMAJA Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bersiap menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam acara yang diselenggarakan secara tertutup tersebut Prabowo akan memberikan arahan dan pidato politiknya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/18.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa masih ada banyak faktor yang masih dipertimbangkan sebelum pencalonan, antara lain faktor kesehatan dan logistik.

Namun, Ari menyangsikan persoalan logistik menjadi salah satu faktor yang dikhawatirkan Prabowo dan menghambat pendeklarasian.

"Jika sudah deklarasi dan bisa meyakinkan akan menang, ya, logistik akan datang sendiri. Begitu di politik. Logistik punya sifat bisa diajak 'berjudi'," kata Ari.

(Baca: Soal Pencapresan Prabowo, Hashim Bicara Kesehatan dan Logistik)

Penjajakan koalisi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya dilema yang dialami Prabowo.

Ia mengatakan, Prabowo masih terus melakukan penjajakan dengan partai calon koalisi. Sebab, kursi Partai Gerindra di parlemen belum cukup memenuhi ambang batas pencalonan presiden jika ingin mengusung sendiri calonnya.

"Pak Prabowo kemudian tidak mau cepat-cepat mendeklarasikan diri karena dia sebagai orang timur, ada penjajakan. Gerindra ini 73 kursi, enggak bisa kemudian mencalonkan sendiri. Nah, sebagai orang timur, dia (Prabowo) enggak mau jemawa," kata Dasco.

Ia juga membantah adanya anggapan bahwa deklarasi Prabowo sebagai capres pada Pemilu Presiden 2019 terganjal persoalan logistik.

(Baca juga: Gerindra Optimistis Prabowo Menang meski Parpol Tak Sebanyak Jokowi)

Menurut Dasco, pendeklarasian belum dilakukan karena masih menggalang dukungan dari rakyat.

"Internal partai soal logisitik kurang siapa yang ngomong? Enggak ada itu. Yang paling penting adalah bagaimana dukungan rakyat. Dukungan rakyat itu nanti justru yang paling penting," ucapnya.

Dasco menuturkan, saat ini yang dibutuhkan adalah adanya dukungan dari masyarakat. Sementara logistik bukanlah faktor utama dalam mendukung pemenangan Prabowo.

"Kalau sudah dukungan banyak, ya, logistik juga banyak, itu saya pikir. Sekarang ini tanpa kami gerakan, kan, sudah mulai yang dijual cangkir, jual kaus, kan, itu tanpa kami gerakkan sudah jalan, tanpa logistik dari kami. Itu semua umat, semua rakyat," ujarnya.

"Jadi, kalau dukungan itu sudah, kami enggak ragu-ragu soal logistik. Logistik itu nomor, mungkin nomor berapalah," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa partainya memiliki logistik yang cukup untuk melakukan program-program pemenangan.

Seluruh logistik atau dana program tersebut, kata Dasco, nantinya akan dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya, kalau logistik yang nanti sesuai dengan yang kami laporkan di KPU. Itu pasti sudah kami hitung juga bahwa itu cukup untuk kemudian dipakai program-program pemenangan. Kira-kira begitu," ucap Dasco.

Kompas TV Prabowo menyebut masih melihat perkembangan politik yang berlangsung untuk deklarasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.