Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Celah Kecurangan dari Dana Kampanye yang Diwaspadai PPATK

Kompas.com - 06/04/2018, 07:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Firman Santyabudi mengatakan, ada sejumlah celah kecurangan dari dana kampanye yang diwaspadai.

Celah tersebut bisa ditemukan mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan suara. Semua tahapan itu, kata dia, berpotensi ada permainan uang.

"Buktinya apa? Pencalonan ada yang dengar istilah mahar. Itu potensi," ujar Firman di PTIK, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Di samping itu, tidak ada verifikasi keaslian rekening khusus dana kampanye peserta pemilu. Akibatnya, ada temuan bahwa nomor yang diberikan ke KPU adalah kartu kredit.

"Akhirnya sekarang minta bantuan ke kita, nomor rekening ini sah atau tidak," kata Firman.

(Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Keuangan Mencurigakan Diduga Terkait Pilkada)

Selain itu, adanya sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Sejauh ini, PPATK menemukan pemberian dana dari pihak asing melalui perusahaan BUMD.

Ada pula celah dari pemberian sumbangan yang merupakan holding company. Hal ini, kata Firman, berpotensi melebihi batasan sumbangan dana pemilu yang ditentukan KPU.

PPATK juga mengawasi pemberian sumbangan dari pengusaha yang menjadi rekanan pemerintah daerah.

"Ini dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi dan ijon politik," kata Firman.

Selain itu, pengelolaan rekening khusus dana kampanye juga menjadi perhatian PPATK. Dalam beberapa kasus ditemukan masih adanya rekening yang aktif dan punya sisa saldo cukup banyak setelah fase pemilihan.

Sementara untuk penggunaan dana kampanye, ada pula celah yang harus diawasi.

(Baca juga: Antisipasi Pelanggaran, PPATK Awasi Aliran Dana di Rekening Peserta Pilkada)

Saat kampanye, kata Firman, pasangan calon pasti tebar pesona dengan masyarakat. Tak sedikit dari mereka yang menggelontorkan uang untuk membuat panggung musik dan bagi-bagi sembako.

Di akar rumput pun menganggap politik uang merupakan hal yang wajar. Bahkan, saat sengketa di Mahkamah Konstitusi pun potensi kecurangan masih bisa terjadi dengan menyuap hakimnya.

"Itu hal yang kita identifikasi yang bisa berpotensi. Kita hanya mencoba memetakan jangan sampai terjadi (pelanggaran)," kata Firman.

Kompas TV Menghadapi tahun-tahun politik dengan diadakannya pilkada, pileg dan pilpres gerakan masyarakat sipil menyerukan politik elektoral yang bersih dan demokratis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com