Cegah Miskomunikasi, Pemerintah Terus Perbaiki Hubungan dengan Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengakui masih banyak persoalan terkait dengan peningkatan kualitas hidup buruh.

Puan menilai, persoalan tersebut harus diselesaikan secara terintegrasi dan terkoordinasi

"Banyak hal yang sering jadi permasalahan yang diakibatkan oleh terjadinya miskomunikasi antara pemerintah dan buruh," ujar Puan dalam sambutannya pada Kongres VI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Menurut dia, pemerintah terus mendorong kementerian dan lembaga terkait ketenagakerjaan untuk aktif dalam menampung dan menuntaskan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh buruh.

"Hal ini agar tidak terjadi miskomunikasi yang bisa menimbulkan gejolak-gejolak yang tentu saja tidak diperlukan," kata dia.

(Baca juga: Konfederasi KASBI Anggap Buruh hanya Dijadikan Alat untuk Merebut Kekuasaan)

Puan juga menegaskan bahwa kualitas buruh akan menentukan produktivitas dan daya saing dari suatu komoditas. Apabila suatu komoditas tidak dapat bersaing di pasar, maka akan berdampak buruk pada pekerjaan buruh dan perekonomian nasional.

"Jadi ini penting untuk kita bersama-sama melakukan evaluasi dan tentu otokritik yang baik untuk membangun bangsa ke depan," kata dia.

Selain itu, peningkatan kualitas buruh sebagai tenaga kerja juga harus ditingkatkan. Menurut dia, berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dibuat oleh pemerintah harus dirawat dan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

"Dalam infrastruktur tentu saja membutuhkan perawatan dan pelayanan. Yang akan mengurus ya tenaga kerja, untuk mengurus pelabuhan, bandara dan sebagainya," kata Puan.

Puan menilai, pemerintah juga perlu mengembangkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk memaksimalkan berbagai infrastruktur yang akan dibangun pada periode berikutnya.

"Kita itu membutuhkan tenaga kerja yang cukup mumpuni untuk bisa bergotong-royong menjaga seluruh infrastruktur yang sudah ada maupun yang akan dibangun pada periode berikutnya," kata Puan.

(Baca juga: Pada 2017, Lebih dari 25.000 Buruh Pabrik di Karawang Diberhentikan)

Pemerintah, kata Puan, juga akan terus mendorong sertifikasi kemampuan tenaga kerja agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penyelarasan kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Ia mencontohkan, salah satu program yang dikembangkan adalah peningkatan kemampuan siswa sekolah kejuruan.

"Harus ada sinergi antara industri dan tenaga kerja. Kerja sama industri dan SMK saja saat ini telah menjangkau 1537 SMK dan 558 industri," kata dia.

Puan berharap berbagai program kerja yang telah dijalankan di periode ini, bisa dilanjutkan secara berkesinambungan di periode berikutnya.