Bawaslu Tak Setuju Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg

Kompas.com - 05/04/2018, 21:07 WIB
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, ketika ditemui di kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (24/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, ketika ditemui di kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (24/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Fritz Edward Siregar tak sepakat dengan larangan mantan narapidana korupsi tak bisa ikut pemilu anggota legislatif (pileg) 2019.

Pelarangan tersebut diatur dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Di Pilkada kan memperbolehkan, kenapa tidak diperbolehkan untuk Pileg. Untuk kesetaraan mantan napi boleh di Pilkada, ya di Pileg itu harus (dibolehkan juga)," kata Fritz di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

(Baca juga: Mahfud Nilai Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Sebaiknya Diatur UU)

Menurut Fritz, mantan napi korupsi tetap punya hak yang sama untuk dipilih dalam kontestasi demokrasi, selama hak politiknya tak dicabut pengadilan.

"Kan tidak semua mantan napi kehilangan hak untuk dipilih toh, apabila ada mantan napi yang tidak hilang haknya, maka dia berhak (dipilih)," ujar Fritz.

"Kita mendukung setiap orang yang hak pilihnya tidak dicabut. Ya silakan jadi calon. Saya kira boleh-boleh saja (ikut pileg)," tambahnya.

 

Jangan gegabah

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengingatkan kepada KPU agar tak gegabah membuat peraturan. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menganulir larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kata Harjono, larangan tersebut sebaiknya diatur di dalam Undang-Undang dan bukan Peraturan KPU (PKPU).

"Biar diatur oleh ketentuan UU saja. Tapi kalau memang UU mengatakan seperti itu ya silakan saja," kata Harjono.

(Baca juga: KPK Dukung KPU soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg)

Sebelumnya, KPU RI menyatakan, mantan narapidana kasus korupsi tidak layak menduduk jabatan publik karena telah berkhianat terhadap jabatan sebelumnya. Apalagi, kata KPU, semua masyarakat tentunya ingin punya wakil rakyat yang bersih, jujur dan amanah.

Dengan pelarangan mantan narapidana korupsi tersebut, KPU berharap partai politik akan lebih selektif memilih calonnya.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X