Pemerintah Kaji Cuti Bersama Lebaran Jadi 6 Hari

Kompas.com - 05/04/2018, 19:07 WIB
- THINKSTOCK-

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4/2018), memutuskan, cuti bersama  Idul Fitri 1439 Hijriah, yakni tanggal 13-14 dan 18-19 Juni 2018.

Diketahui, Idul Fitri tahun ini jatuh pada 15 dan 16 Juni 2018.

Namun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengusulkan agar cuti bersama ditambah, yakni tanggal 11 dan 12 Juni 2018.

"Pemerintah sudah merencanakan tanggal 13-14 dan 18-19 cuti bersama. Tapi dalam ratas tadi, Kapolri mengusulkan cuti bersamanya ditambah di tanggal 11 dan 12," ujar Budi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, seusai rapat terbatas.

Baca juga: Ada 21 Hari Libur pada Tahun 2018, Catat Tanggalnya!

Meski demikian, usul tersebut belum disetujui. Sejumlah kementerian masih mengkaji usul tersebut.

Salah satu hal yang akan jadi pertimbangan yakni kerentanan pegawai negeri sipil bolos pada tanggal 11 dan 12 Juni 2018.

"Sebab, dengan adanya dua hari kejepit ini dikhawatirkan akan bolos," lanjut dia.

Meski demikian, jika cuti bersama ditetapkan enam hari, hal itu dipastikan akan memudahkan manajemen lalu lintas arus mudik Lebaran.

"Betul, karena kalau cuti bersama dua hari (sebelum Lebaran), manajemen lalu lintasnya agak sulit ya," lanjut Budi.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X