Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Jabatan Anggota KPU Beberapa Daerah Berakhir Jelang Pilkada 2018

Kompas.com - 05/04/2018, 18:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan, saat ini KPU tengah menghadapi persoalan besar.

Komisioner KPU di beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada akan memasuki akhir masa jabatan. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada jalannya Pilkada 2018 yang prosesnya tengah bergulir.

"Sekarang mulai selesai komisioner di 16 provinsi. Ada yang seminggu sebelum pemungutan suara, ada yang H-1 pencoblosan, ada juga yang pas hari H pencoblosan selesai masa tugasnya," kata Hasyim, dalam diskusi di PTIK, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Salah satunya, komisioner KPU di Sulawesi Selatan. Masa jabatan lima komisioner KPU Provinsi Sulsel berakhir sebulan sebelum jadwal pemungutan suara, yakni pada 25 Mei 2018.

Hasyim mengatakan, keadaan tersebut tidak ideal bagi KPU.

Kegamangan ini muncul karena peraturan yang diterapkan berbeda dengan sebelumnya.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa jabatan komisioner KPU tidak bisa diperpanjang.

Jadi, mereka sudah harus mulai membentuk panitia seleksi untuk memilih komisioner baru.

Hal ini berbeda dengan regulasi sebelumnya di mana ada kebijakan untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KPU hingga pilkada berakhir.

"Jadi mau tidak mau regulasi itu kita terapkan," kata Hasyim.

Oleh karena itu, kata Hasyim, perlu ada strategi menghadapi persoalan ini.

Anggota KPU yang baru terpilih akan dibimbing oleh komisioner lama. Hal ini juga diterapkan di instansi lain seperti TNI, Polri, maupun PNS yang disebut dengan pra jabatan.

"Anggota KPU yang baru dilantik diberi orientasi jabatan. Kalau perlu 'dimagangkan' dengan KPU sebelumnya," kata Hasyim.

Kompas TV Soni Sundani mengakui telah memerintahkan tersangka DW memberikan sejumlah uang kepada oknum anggota KPU dan Panwaslu.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com