Kompas.com - 05/04/2018, 18:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan, saat ini KPU tengah menghadapi persoalan besar.

Komisioner KPU di beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada akan memasuki akhir masa jabatan. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada jalannya Pilkada 2018 yang prosesnya tengah bergulir.

"Sekarang mulai selesai komisioner di 16 provinsi. Ada yang seminggu sebelum pemungutan suara, ada yang H-1 pencoblosan, ada juga yang pas hari H pencoblosan selesai masa tugasnya," kata Hasyim, dalam diskusi di PTIK, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Salah satunya, komisioner KPU di Sulawesi Selatan. Masa jabatan lima komisioner KPU Provinsi Sulsel berakhir sebulan sebelum jadwal pemungutan suara, yakni pada 25 Mei 2018.

Hasyim mengatakan, keadaan tersebut tidak ideal bagi KPU.

Kegamangan ini muncul karena peraturan yang diterapkan berbeda dengan sebelumnya.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa jabatan komisioner KPU tidak bisa diperpanjang.

Jadi, mereka sudah harus mulai membentuk panitia seleksi untuk memilih komisioner baru.

Hal ini berbeda dengan regulasi sebelumnya di mana ada kebijakan untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KPU hingga pilkada berakhir.

"Jadi mau tidak mau regulasi itu kita terapkan," kata Hasyim.

Oleh karena itu, kata Hasyim, perlu ada strategi menghadapi persoalan ini.

Anggota KPU yang baru terpilih akan dibimbing oleh komisioner lama. Hal ini juga diterapkan di instansi lain seperti TNI, Polri, maupun PNS yang disebut dengan pra jabatan.

"Anggota KPU yang baru dilantik diberi orientasi jabatan. Kalau perlu 'dimagangkan' dengan KPU sebelumnya," kata Hasyim.

Kompas TV Soni Sundani mengakui telah memerintahkan tersangka DW memberikan sejumlah uang kepada oknum anggota KPU dan Panwaslu.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Nasional
Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

Nasional
Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

Nasional
Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

Nasional
Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

Nasional
Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Nasional
Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.