Ketua LPSK: Peluang TKI Menjadi Korban Sudah Ada Sebelum Berangkat

Kompas.com - 05/04/2018, 15:37 WIB
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai (tengah), Direktur Migrant Care Wahyu Susilo (kiri foto) dan Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono (kanan foto), Kamis (5/4/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai (tengah), Direktur Migrant Care Wahyu Susilo (kiri foto) dan Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono (kanan foto), Kamis (5/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menyatakan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih rentan menjadi korban.

Hal tersebut disampaikannya dalam jumpa pers "Pengiriman TKI ke Luar Negeri, Peluang Sejahtera Bertaruh Nyawa" yang diselenggarakan di kantor LPSK, di Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (5/4/2018).

Abdul mengatakan, peluang TKI menjadi korban tidak hanya di tempat tujuan bekerja, tetapi tak jarang sudah ada sebelum mereka berangkat kerja. Misalnya, TKI tersebut menjadi korban saat proses rekrutmen dimana seringkali data-data seperti identitas diri mereka dipalsukan agar bisa berangkat.

"Terkadang di TKI ini jadi korban pada saat akan berangkat, mereka sudah jadi korban," kata Abdul.

(Baca juga: LPSK: TKI Paling Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang)

Pelaku yang mengirimkan TKI, lanjut Abdul, punya keahlian memanipulasi data sehingga calon TKI tetap bisa lolos ke luar negeri. Untuk menghindari itu dia menilai perlunya pengetatan dalam proses rekrutmen.

Abdul mencontohkan kasus TKI Erwiana. Dia merupakan TKI yang mengalami kekerasan oleh majikannya di Hongkong tahun 2013.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain menjadi korban di Hongkong, ternyata surat-surat Erwiana juga dipalsukan oleh pihak yang memberangkatkannya, termasuk paspornya.

Layanan pemenuhan hak prosedural yang LPSK berikan kepada Erwiana adalah bantuan kepengurusan paspor Erwiana.

Sebab, lanjut Abdul, sebelumnya pihak Imigrasi keberatan untuk memperpanjang paspor Erwiana karena identitasnya sempat dipalsukan. Sementara paspor tersebut dibutuhkan karena terkait dengan keperluan proses hukum di Hongkong.

"Itu salah satu contoh bagaimana perubahan identitas tadi, nama diubah, usia diubah dan begitu ada kasus di sana jadi problem. Karena ketika masuk sidang identitas harus asli. Itu contoh bagaimana upaya penjahat jerat TKI ini enggak main-main," ujar Abdul.

(Baca juga: Dianggap Ingin Jadi TKI Ilegal, 81 Pemohon Paspor Ditolak Kantor Imigrasi)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.