Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 05/04/2018, 14:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya anggapan bahwa deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2019 terganjal persoalan logistik.

Menurut Dasco, pendeklarasian Prabowo sebagai capres belum dilakukan karena masih menggalang dukungan dari rakyat.

"Internal partai soal logisitik kurang siapa yang ngomong? Enggak ada itu. Yang paling penting kalau kita itu kan adalah bagaimana dukungan rakyat. Dukungan rakyat itu nanti justru yang paling penting," ujar Dasco saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Gerindra, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Baca juga: Gerindra Optimistis Prabowo Menang meski Parpol Tak Sebanyak Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di sela rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Gerindra, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di sela rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Gerindra, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Dasco mengatakan, yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan dari masyarakat. Sementara logistik bukan faktor utama dalam mendukung pemenangan Prabowo.

"Kalau sudah dukungan banyak, ya, logistik juga banyak, itu saya pikir. Sekarang ini, tanpa kami gerakkan sudah mulai yang dijual cangkir, kaus, kan, itu tanpa kami gerakkan sudah jalan. Tanpa logistik dari kami. Itu semua umat, semua rakyat," kata Dasco.

"Jadi, kalau dukungan itu sudah, kami enggak ragu-ragu soal logistik. Logistik itu nomor, mungkin nomor keberapa lah," kata Dasco.

Baca juga: Jika Ingin Jadi Cawapres Prabowo, Gatot Nurmantyo Harus Mampu Dekati PKS

Dasco juga menegaskan bahwa partainya memiliki logistik yang cukup untuk melakukan program-program pemenangan.

Seluruh logistik atau dana program tersebut akan dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ya, kalau logistik yang nanti sesuai dengan yang kami laporkan di KPU. Itu pasti sudah kami hitung juga, bahwa itu cukup untuk kemudian dipakai program-program pemenangan. Kira-kira begitu," ujar Dasco.

Logistik

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menuturkan, ada banyak faktor yang masih dipertimbangkan sebelum pencalonan, antara lain faktor kesehatan dan logistik.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo saat berbicara dalam seminar Fraksi Partai Gerindra MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo saat berbicara dalam seminar Fraksi Partai Gerindra MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).
"Kan, ada banyak faktor. Ada faktor kesehatan. Tentu cukup atau tidak logistiknya. Kan, harus begitu," ujar Hashim saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Baca juga: CSIS: Basis Massa Sama, Gatot dan Anies Tak Mampu Dongkrak Elektabilitas Prabowo

Selain itu, lanjut Hashim, Partai Gerindra juga masih membahas soal figur-figur yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden.

Menurut Hashim, ada beberapa nama yang masih dibahas, termasuk nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Selain itu, ada juga nama-nama calon yang diusulkan oleh partai koalisi. Ia menegaskan bahwa nama-nama tersebut belum mengerucut pada dua calon.

Hashim pun berharap cawapres pendamping Prabowo memiliki logistik yang cukup.

"Kalau cawapresnya nanti ada akses ke logistik, itu alhamdulillah, puji Tuhan," ucap Hashim.

Lalu, apakah Prabowo masih memiliki logistik yang kuat untuk menghadapi Pilpres 2019?

"Oh masih," ujar Hashim.

Kompas TV Partai Gerindra belum juga mengumumkan pencalonan ketua umumnya, Prabowo Subianto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelindo Petikemas Alihkan Pengelolaan TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung

Pelindo Petikemas Alihkan Pengelolaan TPK Belawan ke PMT Kuala Tanjung

Nasional
Ketua DPP Golkar 'Kepleset'  Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Ketua DPP Golkar "Kepleset" Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Nasional
KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penindakan dan Eksekusi

KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penindakan dan Eksekusi

Nasional
Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Nasional
Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Nasional
Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Nasional
Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Nasional
Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Nasional
Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Nasional
Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Nasional
Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Nasional
MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

Nasional
Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Nasional
Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke