KPU Sebut Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg sebagai Perluasan Tafsir UU

"Sebelumnya hanya mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkotika yang dilarang, maka kami tambah ketentuan yang baru itu," ujar Wahyu.

Diketahui, rancangan PKPU tersebut telah disampaikan kepada Komisi II DPR RI Selasa kemarin, (3/4/2018). Rencananya, KPU akan membahasnya pada rapat dengar pendapat Senin depan (9/4/2018).

Tak hanya itu, KPU juga rencananya akan melakukan uji publik rancangan PKPU tentang Pecalonan Pileg 2019 tersebut hari ini, Kamis (5/4/2018).

Sebelumnya, KPU menyatakan, mantan narapidana kasus korupsi tidak layak menduduk jabatan publik karena telah berkhianat terhadap jabatan sebelumnya.

Apalagi, kata KPU, semua masyarakat tentunya ingin punya wakil rakyat yang bersih, jujur dan amanah.

Dengan pelarangan mantan narapidana korupsi tersebut, KPU berharap partai politik akan lebih selektif memilih calonnya.