Kompas.com - 05/04/2018, 07:04 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak percaya bahwa 50 persen jaringan narkoba dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Yasonna justru menilai, pihaknya kerap menjadi korban akibat tudingan tersebut yang dinilai tidak memiliki dasar.

"Sering mengemuka dan kami sering dijadikan tumbal persoalan bahwa jaringan narkoba ada di lapas itu 50 persen," ujar Yasonna saat membuka rapat kerja teknis pemasyarakatan di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

"Sampai sekarang saya sungguh-sungguh sulit mempertanggungjawabkan atau meyakini itu," kata dia.

(Baca juga: Buwas Sebut Petugas Lapas Penghianat Negara, Ini Respons Menkumham)

Yasonna mengakui, mungkin benar ada jaringan narkoba yang dikendalikan dari lapas. Namun, menurut dia, apabila disebut persentasenya mencapai 50 persen, ia tidak percaya.

Meski begitu, bukan berarti Kemenkumham tidak melakukan apa-apa. Saat ini, tutur dia, Kemenkumham telah membuat lapas dengan keamanan tingkat tinggi atau high risk security untuk bandar narkoba.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lapas high risk security itu baru ada dua, yaitu Lapas Pasir Putih dan Lapas Baru di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. Untuk kasus narkoba, lapas high risk security yang digunakan yakni Lapas Batu.

Menurut Yasonna, sistem pengawasan di lapas high risk security sangat ketat. Seluruh gerak-gerik setiap hari dimonitor oleh kamera pengawas atau CCTV. Satu sel juga hanya diisi oleh satu narapidana.

Peredaran narkoba di lapas menjadi salah satu perhatian khusus dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Bahkan, mantan Kepala BNN Komjen (Purn) Budi Waseso sempat jengkel dengan oknum petugas lapas yang justru kongkalikong dengan bandar narkoba

Bahkan, menurut Buwas, ada bandar narkoba yang sudah dua kali divonis mati, namun belum dieksekusi, ternyata masih mengandalikan jaringan narkoba dari balik penjara dengan memanfaatkan telepon genggam.

(Baca: Kecewanya Buwas Terpidana Mati 2 Kali Masih Bebas Kendalikan Narkoba dari Lapas)

Padahal, kata Buwas, BNN dan petugas dari instansi terkait, seperti Polri, TNI, hingga Bea Cukai, sudah dengan susah payah menangkap para pengedar dan bandar narkoba tersebut.

Namun, setelah ditangkap, para bandar itu justru masih mengendalikan jaringan narkoba dari tempat yang lebih aman, yakni lapas, dengan bekerja sama dengan oknum penjaga lapas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X