Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Jadi Perhatian Pemerintah

Kompas.com - 04/04/2018, 20:56 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Kompas TV Perang juga membuat perekonomian Yaman yang merupakan negara paling miskin di Jazirah Arab semakin terpuruk.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Carlo B. Tewu mengungkapkan, permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Carlo, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan pengungsi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Impelementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, di Bali, 4 April 2018.

"Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi dari luar negeri, antara lain melalui pembentukan desk penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia oleh Kemenko Polhukam," ujar Carlo seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhulkam, Rabu (4/4/2018).

Selain itu, lanjut Carlo, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 125/2016 dan melakukan pemantapan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait di daerah.

Menurut Carlo, peran serta pemerintah daerah merupakan kunci dalam penanganan pengungsi dari luar negeri sebagaimana diatur dalam Perpres No. 125/2016.

Terkait pengawasan para pengungsi dan pencari suaka di tempat penampungan sementara, pemerintah daerah perlu menyusun aturan atau tata tertib bersama Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dengan menyesuaikan adat istiadat dan kearifan lokal setempat.

"Dalam Perpres dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota perlu menyediakan tempat penampungan sementara pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan kondisi, fasilitas serta kriteria sesuai amanat Perpres tersebut,” kata Carlo.

Isu pengungsi dan pencari suaka telah menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapatkan perhatian baik dari dalam negeri maupun internasional.

Berdasarkan data dari United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), jumlah pengungsi dan pencari suaka dalam beberapa tahun belakangan terus mengalami peningkatan dan tercatat ada lebih dari 22 juta pengungsi dan pencari suaka di tingkat global.

Sebagian besar pengungsi dan pencari suaka berada di negara-negara berkembang seperti Turki, Pakistan, Libanon, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Jumlah pengungsi dan pencari suaka di Turki sendiri mencapai angka 2,9 juta orang dan 1,4 juta orang di Pakistan.

Sedangkan di Libanon tercatat ada sekitar 1 juta orang pengungsi dan pencari suaka dan masing-masing sekitar 100 ribu orang berada di Thailand dan Malaysia.

Di Indonesia tercatat ada 13.840 jiwa yang terdiri dari 9.795 pengungsi dan 4.045 pencari suaka.

"Dilihat dari jumlah tersebut memanglah tidak terlalu besar, namun perlu kita waspadai dampak negatif yang mungkin terjadi baik dari aspek ideologi, politik, sosial budaya, hukum, dan keamanan,” kata Carlo.

“UNHCR, salah satu badan PBB yang berurusan langsung dengan isu penanganan pengungsi mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, krisis pengungsi telah menjadi krisis pengungsi terparah sejak Perang Dunia ke dua,” lanjut dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com