Mahfud MD Minta Polisi Jangan Takut Ungkap Kasus Muslim Cyber Army

Kompas.com - 04/04/2018, 19:59 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Jakarta, Kamis (16/11/2017) Kompas.com/YOGA SUKMANAMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Jakarta, Kamis (16/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta polisi tidak gamang dalam mengusut tuntas kelompok penyebar berita bohong seperti Muslim Cyber Army.

Polisi, menurut dia, saat ini dalam posisi yang serba salah. Pihak tertentu menyudutkan Polri karena menciduk anggota kelompok tersebut.

"Kasihan. Misal umumkan terlalu cepat bilang direkayasa. Kalau terlalu lambat, nanti dibilang sengaja ditutup-tutupi," ujar Mahfud dalam diskusi di PTIK, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

(Baca juga: Polisi Belum Melihat Afiliasi Muslim Cyber Army dengan Oposisi Pemerintah)

Meski mendapat tekanan, Mahfud meminta Polri bekerja profesional. Polri, kata dia jangan takut diserang kelompok tertentu karena menegakkan hukum yang merupakan tugas utamanya.

"Jalan saja, tidak usah takut. Memang tugasnya begitu," kata Mahfud.

"Kewibawaan polisi akan di situ nantinya," lanjut dia.

Mahfud mengaku tak sepakat dengan kalimat Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin yang tidak ingin kelompok itu disebut MCA lagi. Menurut Syafruddin saat itu, MCA tidak merepresentasikan umat muslim.

(Baca juga: Polri: Ada Kaitan Muslim Cyber Army dengan Kelompok Saracen)

 

Mahfud mengatakan, semestinya Polri bangga mengungkap kelompok tersebut untuk menunjukkan bahwa MCA adalah kelompok bobrok yang mengaku-aku islam.

"Kan memang itu nama akunnya itu. Dan itu yang mengadu domba. Jelas-jelas bawa-bawa islam. Ini bukan islam sebenarnya," kata Mahfud.

Mahfud meminta polisi membongkar kelompok MCA hingga ke akarnya. Saat ini, kata dia, tak ada perkembangan berarti soal penanganan kelompok itu. Ia meyakini bahwa ada aktor politik yang bermain di belakangnya seperti kelompok Saracen.

"Mereka memperjualkan agama untuk adu domba bangsa ini. Hati-hati ini sangat sensitif," kata Mahfud.

Kompas TV Hal ini diungkap oleh ketua penasehat persaudaraan alumni 212 Kapitra Ampera.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.