Kompas.com - 04/04/2018, 15:56 WIB
Ilustrasi Koruptor KompasIlustrasi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, masyarakat perlu hati-hati memilih wakil rakyat dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Jangan sampai memilih caleg yang punya rekam jejak korupsi.

"Publik luas harus menghukum wakil rakyat yang terbukti korupsi dengan tidak memilih kembali di Pilleg," ujar Sekjen Fitra Yenny Sucipto dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Yenny menuturkan, banyak kasus korupsi yang menjerat wakil rakyat di DPRD. Misalnya yang masih segar yaitu korupsi massal yang terjadi di kota Malang.

(Baca juga: KPK Dukung KPU soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg)

KPK menetapkan 18 anggota DPRD Malang dan Wali Kota Malang sebagai tersangka dalam kasus suap pemulusan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.

Menurut Fitra, total uang suap untuk anggota dewan tersebut sebesar Rp700 juta, masing-masing mendapatkan uang belasan sampai ratusan juta rupiah.

Tak hanya di Malang, korupsi masal yang melibatkan anggota DPRD juga terjadi di DPRD Sumatera Utara. KPK juga menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Suap itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2012-2014, persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 2013-2014, pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015, dan menginterpensi DPRD untuk penolakan penggunaan hak interpelasi pada tahun 2015.

(Baca juga: Fadli Zon Minta Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Dikaji Ulang)

Menurut Fitra, total uang suap untuk anggota dewan Sumut mencapai belasan miliar rupiah, masing-masing mendapatkan uang suap sebesar Rp 300 sampai Rp 350 juta.

Peneliti Fitra Gurnadi Ridwan mengatakan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus menjadi database monitoring pejabat.

Hal tersebut dinilai penting untuk mengecek harta tidak wajar. KPK juga dinilai perlu mengingatkan para elite yang malas melapor LHKPN.

Menurut dia, berdasarkan data Direktorat PP LHKPN KPK tahun 2015, ditemukan tingkat kepatuhan rata-rata pejabat negara hanya mencapai 69 persen, dimana legislatif merupakan lembaga dengan persentasi kepatuhan terendah yaitu hannya mencapai 26 persen.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar uji kompetensi calon legislatif untuk menjaring kader calon legislatif partai.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Nasional
Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Anak Muda, Mau Sampaikan Aspirasi ke DPR? Berikut Caranya

Anak Muda, Mau Sampaikan Aspirasi ke DPR? Berikut Caranya

Nasional
Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I: Pukulan Telak

Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I: Pukulan Telak

Nasional
Jokowi, Ma'ruf, hingga Prabowo Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sudi Silalahi

Jokowi, Ma'ruf, hingga Prabowo Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sudi Silalahi

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola dan Atur Libur Nataru, Jangan Ada Kerumunan

Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola dan Atur Libur Nataru, Jangan Ada Kerumunan

Nasional
Sudi Silalahi Wafat, AHY: Beliau Senior yang Baik dan Mengayomi

Sudi Silalahi Wafat, AHY: Beliau Senior yang Baik dan Mengayomi

Nasional
Tes PCR akan Diberlakukan di Semua Transportasi, Epidemiolog: Rapid Antigen Sudah Cukup

Tes PCR akan Diberlakukan di Semua Transportasi, Epidemiolog: Rapid Antigen Sudah Cukup

Nasional
Meski Apresiasi, Anggota DPR Ini Nilai Harga PCR Rp 300.000 Belum Selesaikan Masalah

Meski Apresiasi, Anggota DPR Ini Nilai Harga PCR Rp 300.000 Belum Selesaikan Masalah

Nasional
Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Nasional
Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

Nasional
Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

Nasional
KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh pada Pembuktian Dakwaan

KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh pada Pembuktian Dakwaan

Nasional
BKN Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 di Pemkab Buol

BKN Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 di Pemkab Buol

Nasional
Luhut: Jangan Emosional terhadap Penanganan Covid-19, Kami Berpengalaman

Luhut: Jangan Emosional terhadap Penanganan Covid-19, Kami Berpengalaman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.