Fitra Ingatkan Masyarakat Tak Pilih Caleg dengan Rekam Jejak Korupsi

Kompas.com - 04/04/2018, 15:56 WIB
Ilustrasi Koruptor KompasIlustrasi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, masyarakat perlu hati-hati memilih wakil rakyat dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Jangan sampai memilih caleg yang punya rekam jejak korupsi.

"Publik luas harus menghukum wakil rakyat yang terbukti korupsi dengan tidak memilih kembali di Pilleg," ujar Sekjen Fitra Yenny Sucipto dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Yenny menuturkan, banyak kasus korupsi yang menjerat wakil rakyat di DPRD. Misalnya yang masih segar yaitu korupsi massal yang terjadi di kota Malang.

(Baca juga: KPK Dukung KPU soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg)

KPK menetapkan 18 anggota DPRD Malang dan Wali Kota Malang sebagai tersangka dalam kasus suap pemulusan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.

Menurut Fitra, total uang suap untuk anggota dewan tersebut sebesar Rp700 juta, masing-masing mendapatkan uang belasan sampai ratusan juta rupiah.

Tak hanya di Malang, korupsi masal yang melibatkan anggota DPRD juga terjadi di DPRD Sumatera Utara. KPK juga menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap.

Suap itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2012-2014, persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 2013-2014, pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015, dan menginterpensi DPRD untuk penolakan penggunaan hak interpelasi pada tahun 2015.

(Baca juga: Fadli Zon Minta Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Dikaji Ulang)

Menurut Fitra, total uang suap untuk anggota dewan Sumut mencapai belasan miliar rupiah, masing-masing mendapatkan uang suap sebesar Rp 300 sampai Rp 350 juta.

Peneliti Fitra Gurnadi Ridwan mengatakan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus menjadi database monitoring pejabat.

Hal tersebut dinilai penting untuk mengecek harta tidak wajar. KPK juga dinilai perlu mengingatkan para elite yang malas melapor LHKPN.

Menurut dia, berdasarkan data Direktorat PP LHKPN KPK tahun 2015, ditemukan tingkat kepatuhan rata-rata pejabat negara hanya mencapai 69 persen, dimana legislatif merupakan lembaga dengan persentasi kepatuhan terendah yaitu hannya mencapai 26 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Nasional
PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

Nasional
Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Nasional
Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Nasional
Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Nasional
Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Nasional
PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

Nasional
DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

Nasional
Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Bakal Tambah Jabatan untuk Tampung Jajarannya

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Bakal Tambah Jabatan untuk Tampung Jajarannya

Nasional
Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X