Ketimbang Gatot, Anies Dinilai Lebih Berpeluang Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 04/04/2018, 12:59 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri), Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017). Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri), Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017). Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih berpeluang maju sebagai calon wakil presiden jika dibandingkan dengan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Anies dan Gatot belakangan disebut sebagai calon kuat untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Menurut Ari, Prabowo akan sulit untuk memenangkan kontestasi jika mengambil figur yang sama-sama berlatar belakang militer.

"Anies Baswedan lebih berpeluang daripada Gatot Nurmantyo. Karena untuk (latar belakang capres-cawapres) militer dan militer, hitungan politiknya akan sulit," ujar Ari saat dihubungi, Rabu (4/4/2018).

Ari menilai, Prabowo akan lebih berpeluang menang jika menarik pasangan cawapres dari kalangan sipil.

(Baca juga: Melejitnya Nama Gatot Nurmantyo Dinilai Membuat Prabowo Gundah)

Selain Anies, Prabowo juga bisa mempertimbangkan nama lain yang belakangan muncul, seperti Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB). Diketahui, TGB merupakan kader Partai Demokrat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alternatif lain, Partai Gerindra bisa mengambil cawapres dari mitra koalisi, misalnya salah satu dari sembilan nama yang diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sembilan nama tersebut adalah Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, M Sohibul Iman, Salim Segaf Aljufri, Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera.

"Calon lain masih mungkin, misal Tuan Guru Bajang, semua itu perlu kompromi dengan calon partai pendukung, PKS dan PAN," kata Ari.

(Baca juga: Ketua DPD Gerindra Jakarta Sebut Anies Bisa Jadi Cawapres Prabowo)

Ari menjelaskan, pasangan capres-cawapres tidak akan komplementer jika memiliki latar belakang yang sama. Kapasitas, gaya kepemimpinan, manajemen kerja, dan segmen pemilih akan menjadi homogen.

Unsur-unsur tersebut, kata Ari, akan berpengaruh juga pada daya jangkau pemilih.

"Komposisi capres-cawapres sedapatnya komplementer sesuai latar dan kemampuan, seperti sipil-militer, jawa-luar jawa, nasionalis-agama," tuturnya.

"Unsur komplementer tersebut untuk alasan kemampuan, gaya atau kultur, dan juga pertimbangan elektoral, daya jangkauan pemilih yang melebar secara demografi dan kultural," kata Ari.

Kompas TV Partai Gerindra masih menjaring sejumlah nama yang dipersiapkan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.