Jokowi: Kalau Tidak Impor Garam, Industri Bisa Berhenti

Kompas.com - 04/04/2018, 12:48 WIB
Presiden Joko Widodo saat peresmian pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran “Making Indonesia 4.0” di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo saat peresmian pembukaan Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan Peluncuran “Making Indonesia 4.0” di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta petani garam tak khawatir dengan kebijakan pemerintah memberikan kuota impor garam industri sebesar 3,7 juta ton pada tahun ini.

Menurut Jokowi, impor tersebut tidak akan menggerus pendapatan mereka karena karakteristik garam yang berbeda.

"Kita perlu realistis, industri tentu membutuhkan garam berkualitas berbeda dengan yang ada di tingkat petani garam. Itu beda, pasar beda, segmen beda, kualitas beda," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Baca juga : Menperin: Impor Garam Industri Tidak Lagi jadi Pro-Kontra

"Kalau tidak impor garam industri, akibatnya industri bisa berhenti meski penggunaannya hanya 2 persen," tambah Jokowi.

Jokowi mengatakan, garam industri dibutuhkan oleh banyak sektor, seperti otomotif yang menjadi campuran pembuatan ban, pembuat kaca, kosmetik, makanan dan minuman, farmasi, dan lainnya.

"Tolong dibedakan garam industri dengan garam rakyat. Saya pantau terus, harga garam yang di Madura, NTT, Aceh masih pada posisi harga yang baik," kata dia.

Baca juga : Panggil Dua Menteri ke Istana, Jokowi Tanya soal Impor Garam

Jokowi juga mengaku sudah menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk menjaga realisasi impor garam khusus industri agar tidak merembes di pasar.

"Sudah saya perintah kepada aparat untuk menjaga agar ini tidak merembes," kata dia. 

Presiden Jokowi sebelumnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri pada 15 Maret 2018.

Baca juga : Gapmi: Keputusan Impor Garam Industri Tak Ada Unsur Politik

Melalui PP tersebut, kewenangan mengeluarkan rekomendasi impor garam dari yang semula ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dialihkan ke Kementerian Perindustrian.

Kementerian Perindustrian mendata kebutuhan garam industri untuk tahun ini sebesar 3,7 juta ton.

Kompas TV Impor garam akan diawasi dengan ketat dan dengan pendataan yang lebih baik.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

Nasional
BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

BNPT: MIT Jadi Sensitif dan Ingin Menyakiti setelah Tak Ada Lagi Dukungan Warga

Nasional
KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

KPAI: Hanya 4,08 Persen Sekolah yang Akan Melakukan Rapid Test Saat Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
BNPT Sebut Teroris MIT Bunuh Keluarga di Sigi karena Tak Ingin Tinggalkan Jejak

BNPT Sebut Teroris MIT Bunuh Keluarga di Sigi karena Tak Ingin Tinggalkan Jejak

Nasional
Kompolnas Sebut Semua Perwira Tinggi Polisi Punya Kesempatan Sama Jadi Kapolri

Kompolnas Sebut Semua Perwira Tinggi Polisi Punya Kesempatan Sama Jadi Kapolri

Nasional
Giring Janjikan Gadget jika Jadi Presiden, Dinilai Gimik yang Akan Perlemah Literasi

Giring Janjikan Gadget jika Jadi Presiden, Dinilai Gimik yang Akan Perlemah Literasi

Nasional
Kutuk Aksi Teror di Sigi, Ketua MPR: Jangan Biarkan Negara Kalah oleh Kelompok Teroris

Kutuk Aksi Teror di Sigi, Ketua MPR: Jangan Biarkan Negara Kalah oleh Kelompok Teroris

Nasional
Hari ini, DPR Akan Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Yudisial

Hari ini, DPR Akan Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Pemda Diminta Terapkan Protokol Kesehatan Ketat jika Libur Akhir Tahun Tak Dipangkas

Pemda Diminta Terapkan Protokol Kesehatan Ketat jika Libur Akhir Tahun Tak Dipangkas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X