Rekor 38 Tersangka KPK dan Upaya Menangani Korupsi Massal...

Penetapan tersangka yang dilakukan KPK ini mengingatkan kembali akan kasus korupsi massal yang melibatkan wakil rakyat.

Misalnya, kasus suap traveller cheque atau cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom.

Perbedaan kasus traveller cheque, yang terjerat ialah para anggota DPR yang dijerat KPK sebagai penerima suap. Total ada 26 anggota DPR periode 1999-2004, yang menjadi tersangka traveller cheque.

(Baca juga: KPK: Kasus 38 Anggota DPRD Sumut Tunjukkan Korupsi Dilakukan Massal)

Kemudian, kasus yang mirip lainnya yakni penetapan 18 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka.

Para wakil rakyat itu diduga menerima suap dari Wali Kota Malang Moch Anton terkait pembahasan dan pengesahan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Anton juga berstatus tersangka dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan dua tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono.

Arief diduga menerima suap Rp 700 juta dari Edy untuk pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tersebut. Pengembangan perkara keduanya akhirnya menghantar pada keterlibatan 18 anggota DPRD plus Wali Kota Malang.

Dengan demikian, kasus suap yang menjerat 38 anggota DPRD Sumut dapat dibilang menjadi rekor KPK dalam pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan secara massal.

Upaya KPK dan Pemerintah

KPK sendiri punya cara agar kasus korupsi yang menjerat anggota dewan tidak terulang. Menurut Agus Rahardjo, salah satunya adalah proses pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif yang diharapkan bisa berlangsung transparan.

"Saya di banyak kesempatan mengusulkan bagaimana misalkan planning dan budgeting diselenggarakan dalam sistem yang transparan, sehingga rakyat bisa mengawasi. Itu cara meminimalisasi praktek yang selama ini terjadi," ujar Agus.

Kemudian, lanjut Agus, pencegahan agar hal semacam ini terulang juga membutuhkan peran serta masyarakat. Caranya yakni memilih wakil rakyat dengan melihat rekam jejak mereka. Pilihlah wakil rakyat yang berintegritas.

"Jadi jangan memilih seseorang karena diberi sesuatu, tetapi mari kita melihat track record-nya. Integritas orang itu sangat penting," ujar Agus.

(Baca juga: Anggota DPRD Sumut yang Kembalikan Uang Suap Tak Lepas dari Pidana)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya merasa prihatin dengan terjeratnya 38 anggota DPRD Sumut dalam kasus korupsi.

Padahal, Tjahjo menyatakan, pemerintah tak pernah bosan mengingatkan agar pemangku kebijakan, termasuk DPRD untuk memahami area rawan korupsi. Salah satu area rawan korupsi itu terkait dengan masalah perencanaan dan penyusunan anggaran.

Menurut dia, sudah banyak contoh kasus korupsi di sektor ini dan seharusnya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pihak yang berkepentingan.

"Saya kira harus hati-hati karena area itu yang dicermati oleh KPK, kejaksaan termasuk BPK dalam audit anggaran ini juga yang berkaitan dengan perencanaan anggaran," ujar Tjahjo, Sabtu (31/3/2018).

Hal tersebut juga berlaku bagi kepala daerah agar tak main-main ketika menyusun anggaran dengan DPRD. Jangan tergoda oleh jalan pintas, apalagi jika jalan pintas itu berisi permintaan yang tak sesuai aturan.

Hal semacam itu, menurut dia, lebih baik ditolak. Kalaupun tak ada kesepakatan dengan DPRD, lanjut Tjahjo, sesuai aturan anggaran masih bisa disahkan lewat Pergub.

"Sedikit ada penyimpangan apalagi ada penyalahgunaan, apalagi ada pembagian, pasti terbongkar sebagaimana yang dialami oleh teman-teman teman Pemda dan DPRD di Sumut," ujar Tjahjo.

(Baca: 38 Anggota DPRD Sumut Tersangka, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Main-main Susun Anggaran)

Dia yakin, KPK tentu tak sembarangan menetapkan seseorang jadi tersangka. Pastinya, telah mengantongi alat bukti kuat. Karena itu, ia minta kasus di Sumut dan kasus serupa lainnya, dijadikan pelajaran, agar hati-hati dan paham area rawan korupsi.

Tapi karena ini baru status tersangka, maka asas praduga tak bersalah yang harus dikedepankan.

"Sepanjang yang bersangkutan belum mempunyai penetapan hukum tetap bagaimana keputusan pengadilan, saya kira belum bisa diganti. Kalau dia sudah mendapat kekuatan hukum tetap, lalu untuk PAW-nya parpol diberikan tembusan untuk mengisi penggantinya," ujar Tjahjo.