Kompas.com - 04/04/2018, 07:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus suap yang menyeret 38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 menorehkan rekor baru dalam pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut itu resmi menyandang status tersangka. Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengumumkan status hukum para wakil rakyat itu kemarin, Selasa (3/4/2018).

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan di periode tersebut. Suap itu diduga berasal dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Suap tersebut diduga mengenai persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut dan Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Dari Gatot, para anggota DPRD itu disebut KPK mendapat jatah masing-masing berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta.

(Baca juga: KPK Tetapkan 38 Anggota dan Mantan DPRD Sumut Jadi Tersangka)

Bukan kasus baru

Kasus yang menjerat puluhan wakil rakyat itu sebenarnya bukan perkara baru. Ini adalah pengembangan kasus yang sama dan sudah diproses sebelumnya oleh KPK. Penetapan 38 anggota DPRD Sumut itu merupakan tahap ketiga.

Sebelumnya, KPK sudah memproses 12 unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumut. Tahap pertama, atau pada 2015 lalu, KPK menetapkan lima unsur pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka kasus ini.

Kelima orang itu yakni Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Saleh Bangun dan empat Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014, Kamaludin Harahap, Chaidir Ritonga, Sigit Pramono Asri, dan Ajib Shah.

Tahap kedua, pada 2016 KPK menetapkan tujuh Ketua Fraksi DPRD Sumut. Mereka adalah Muhammad Afan, Budiman Pardamaian Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustami HS, Zulkifli Husein, dan Parluhutan Siregar.

Sebanyak 12 anggota DPRD Sumut itu telah divonis Pengadilan Tipikor Medan dengan rata-rata 4 sampai 6 tahun penjara. Sehingga jika dijumlah, kasus ini sudah menyeret total 50 anggota DPRD Sumut.

(Baca juga: Ini Kasus yang Menjerat 38 Anggota dan Mantan DPRD Sumut )

Rekor korupsi massal

Agus Rahardjo mengatakan, kasus suap yang melibatkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara itu merupakan bentuk korupsi massal.

Menurut Agus, para anggota dewan di Sumut itu memanfaatkan kewenangan mereka sebagai pintu untuk kongkalikong dengan pihak eksekutif, dalam hal ini Gatot selaku gubernur.

"Kasus ini menunjukkan korupsi dilakukan secara massal dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif, sebagai pintu yang membuka peluang terjadinya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif," kata Agus, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Kongkalikong itu, lanjut Agus, untuk mengamankan kepentingan masing-masing, atau mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Nasional
Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Nasional
Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky saat Bertemu Jokowi...

Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky saat Bertemu Jokowi...

Nasional
MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Nasional
Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Nasional
Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi 'Middle Men' di Konflik Rusia-Ukraina

Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi "Middle Men" di Konflik Rusia-Ukraina

Nasional
Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Terbang ke Moskwa, Jokowi Upayakan Ada Titik Temu Antara Ukraina dan Rusia

Nasional
KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

KPK Dalami Proses Pengadaan E-KTP Era Gamawan Fauzi Jabat Mendagri

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR yang 'Tumbang' di Paripurna Ternyata Alami 'Blackout'

Wakil Ketua Banggar DPR yang "Tumbang" di Paripurna Ternyata Alami "Blackout"

Nasional
Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Jokowi Terbang ke Rusia, Akan Sampaikan Pesan Presiden Ukraina untuk Putin

Nasional
Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia, Partai Buruh Akan Gugat ke Mahkamah Internasional

Nasional
DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.