Kompas.com - 03/04/2018, 21:16 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan ketika di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Jakarta, Kamis (1/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan ketika di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan cuti bagi calon presiden petahana di Pemilu 2019 bersifat wajib. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Namun, Wahyu melanjutkan, cuti bagi Presiden dan Wakil Presiden yang maju di Pemilu 2019 berbeda dengan cuti kepala daerah petahana di Pilkada.

Ia menyatakan cuti kampanye bagi Presiden atau Wakil Presiden tak dilakukan sepanjang tahapan kampanye seperti kepala daerah.

Cuti bagi Presiden atau Wakil Presiden hanya dilakukan pada hari dan jam tertentu di saat yang bersangkutan kampanye. Jika pada hari itu juga Presiden atau Wakil Presiden selesai berkampanye, maka mereka bisa kembali bekerja.

Baca juga : AHY Sebut Jokowi dan Prabowo Belum Aman untuk Pilpres 2019

Tidak seperti kepala daerah yang harus mengambil cuti sepanjang masa kampanye yang bisa mencapai tiga bulan lamanya.

"Jadi beda konsepnya antara cuti pilkada dan cuti pilpres. Kalau cuti pilkada, kan petahana cuti selama tahapan kampanye. Tapi kalau pilpres, petahana cuti pada saat kampanye," kata Wahyu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyatakan, cuti bagi Presiden atau Wakil Presiden di Pemilu pada prinsipnya tidak akan menghilangkan kewenangan selaku kepala negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi petahana tetap bisa mengambil kebijakan saat kampanye.

Sebab, kata Wahyu, cuti bagi Presiden atau Wakil Presiden petahana tak boleh menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan.

Baca juga : Sinyal Gerindra dan PKS untuk Gatot Nurmantyo Menuju Pilpres 2019...

"Prinsipnya adalah cuti Presiden tak bisa menyebabkan kekosongan kekuasaan. Kalau kemudian dia tak bisa ambil kebijakan tidak logis. Dan itu tidak ada larangan dalam undang-undang," kata dia.

"Sekarang bisa dibayangkan kalau dia (Presiden) lagi kampanye kemudian kita perlu menyatakan perang dengan negara lain gimana? Atau menyatakan damai dengan negara lain gimana? Endak bisa. Karena itu jangan menggunakan analogi pilkada dalam pilpres," lanjut dia.

Ia menambahkan, pada prinsipnya kewajiban cuti bagi Presiden atau Wakil Presiden petahana dimaksudkan agar yang bersangkutan tak menggunakan fasilitas negara selama berkampanye, kecuali terkait pengamanan karena hal itu melekat.

"Pembedanya hanya penggunaan fasilitasnya. Yang harus dilakukan adalah melalui Mensesneg memberitahukan jadwal kampanye Presiden. Jadi berbeda dengan menteri, kepala daerah yang izin cutinya jelas dari siapa. Kalau Presiden konteksnya tidak izin, memberi tahu," lanjut Wahyu.

Kompas TV Nama Gatot Nurmantyo masuk dalam sejumlah survei sebagai satu calon kuat dalam pemilihan presiden tahun 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

UPDATE: Bertambah 28, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.077 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

UPDATE: Bertambah 914, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.201

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Golkar Ingkatkan Pemulihan Kemiskinan Ekstrem Pasca-Pandemi

Nasional
PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi Minta Kepala Daerah Pastikan Sekolah Siap Disiplin Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.