JK: Perang Dagang AS-China Diyakini Tak Timbulkan Krisis Global seperti 1998 dan 2008 Silam

Kompas.com - 03/04/2018, 20:54 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Kamis (22/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika ditemui di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta Kamis (22/3/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyebutkan, perang dagang yang digulirkan AS dan China dapat memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian dunia.

Menanggapi itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, dampak perang dagang tersebut takkan membuat krisis global seperti pada tahun 1998 dan 2008 silam.

"Tidak sejauh itu, tapi akan menimbulkan masalah baru," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

(Baca juga: WTO: Perang Dagang AS-China Berdampak Sangat Buruk)


Menurut Kalla, masalah baru tersebut seperti harga barang-barang tertentu akan menjadi naik, kemudian terjadi inflasi dan penurunan komsumsi di AS.

"Harga-harga barang tertentu yang dilindungi di suatu negara seperti Amerika Serikat itu naik, kemudian bisa terjadi inflasi, dan bisa terjadi penurunan konsumsi di negeri Amerika Serikat," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo, seperti dikutip dari BBC, Minggu (1/4/2018), mengatakan ada risiko bahwa perang dagang akan sebabkan anjloknya pertumbuhan ekonomi global.

Komentar Azevedo tersebut sejalan dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dengan China, ditandai penerapan tarif impor antara kedua negara tersebut.

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor terhadap barang-barang impor dari China dengan total nilai sekira 60 miliar dollar AS.

(Baca juga: Isu Perang Dagang Mereda, Harga Emas Mulai Melandai)

Beijing pun merespon dengan menyatakan tidak takut dengan perang dagang yang diserukan Trump, namu menuntut negosiasi harus tetap dilakukan.

Azevedo menyebut, meskipun perang dagang global belum diinisiasi, namun dunia sudah melihat tanda-tanda pertama kekhawatiran tersebut.

Awal bulan ini, AS mengumumkan pengenaan tarif impor untuk produk baja dan alumunium dari sejumlah negara, termasuk China.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X