Setelah Dipasangi Tag Satelit, Hiu Paus di Kaimana Diberi Nama "Susi"

Kompas.com - 03/04/2018, 20:24 WIB
Ilustrasi hiu paus Lindsey DoughertyIlustrasi hiu paus

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk pertama kalinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil memasang 'tag satelit finmount' pada seekor hiu paus betina berukuran 6,2 meter di perairan Kaimana, Papua Barat. Hiu itu dinamakan 'Susi'.

Pemasangan tag satelit itu adalah bagian dari rangkaian survei mempelajari pola migrasi hiu paus demi meningkatkan perlindungannya di perairan Indonesia. Diketahui spesies itu terancam punah.

Dalam pemasangan tag satelit itu, KKP bekerjasama dengan Conservation International (CI) Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, dan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC).

(Baca juga: Muncul Petisi Online Tolak Pengiriman Hiu Paus Berau ke Ancol)

 

Menteri KKP Susi Pudjiastuti merespons positif aktivitas itu. 'Tagging' pada tubuh hewan terancam punah itu penting demi memberikan data ilmiah supaya manusia bisa mempelajari aktivitas mereka lebih baik.

"Pada akhirnya ini akan mendukung upaya perlindungan populasi hiu paus di Indonesia, serta menjadi masukan terhadap peraturan perundangan dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pengelolaan spesies serta pengembangan pariwisata berbasis hiu paus di Indonesia," kata Susi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi KKP, Selasa (3/4/2018).

Catatan KKP, hiu paus di Indonesia didominasi oleh kelamin jantan muda. Rasio hiu paus jantan dan betina cukup jauh, yakni 40 : 1. Penjelasan ilmiah mengenai fakta itu masih minim.

Para ahli berasumsi hiu paus betina lebih banyak menghabiskan waktu di perairan dalam sehingga jarang muncul ke permukaan. Sebaliknya, yang lebih banyak muncul di permukaan adalah hiu paus jantan.

(Baca juga: Pihak Ancol Bantah Pengiriman Hiu Paus Berau Ada dalam MoU)

 

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menambahkan, perlindungan hiu paus bukan semata-mata karena ancaman kepunahan atau demi menjaga keseimbangan ekosistem laut, namun juga potensi ekonomi dari pariwisata yang bisa digali dari sana.

Brahmantya mencontohkan negara Maladewa yang mempunyai destinasi pariwisata yang menampilkan hiu paus.

"Kita sudah bisa melihat di Maladewa di mana industri pariwisata berbasis hiu paus dapat senilai USD 9,5 juta per tahun atau setara dengan Rp 130 miliar. Indonesia sebagai negara yang lebih besar diperkirakan punya populasi hiu paus yang juga lebih besar. Maka potensi ekonomi dari sana jauh lebih besar," ujar Brahmantya.

(Baca juga: 3 Ekor Hiu Paus Mati Terdampar di Manggarai Barat)

 

Bupati Kabupaten Kaimana Mathias Mairuma mengapresiasi upaya perlindungan atas hiu paus itu. Sebab, pemerintahannya memang tengah mengembangkan ekowisata berbasis hiu paus.

"Kami telah bekerjasama dalam mengembangkan ekowisata berbasis hiu paus seperti ini di Indonesia dan meningkatkan usaha-usaha perlindungan hiu paus di seluruh perairan Indonesia, karena populasi hiu paus yang sehat akan dapat menyediakan sumber mata pencaharian berkelanjutan yang penting untuk masyarakat kami," kata Mathias.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X