PDI-P Yakini Dukungan JR Saragih Bakal Perkuat Djarot-Sihar

Kompas.com - 03/04/2018, 18:03 WIB
Bakal calon Gubernur Sumatera Utara JR Saragih (kedua kiri) melambaikan tangan ketika meninggalkan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut usai mengikuti sidang putusan sengketa Pilkada, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (3/3). Bawaslu Sumut mengabulkan sebagian permohonan gugatan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut JR Saragih-Ance Selian, diantaranya memerintahkan JR Saragih untuk melakukan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA dan dapat mengikuti Pilkada jika telah memenuhi syarat. ANTARA FOTO/Irsan MulyadiBakal calon Gubernur Sumatera Utara JR Saragih (kedua kiri) melambaikan tangan ketika meninggalkan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut usai mengikuti sidang putusan sengketa Pilkada, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (3/3). Bawaslu Sumut mengabulkan sebagian permohonan gugatan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut JR Saragih-Ance Selian, diantaranya memerintahkan JR Saragih untuk melakukan legalisir ulang fotokopi ijazah SMA dan dapat mengikuti Pilkada jika telah memenuhi syarat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menyambut baik dukungan Jopinus Romli (JR) Saragih kepada pasangan calon Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus yang diusung partainya di Pilkada Sumatera Utara.

Ia meyakini dukungan JR Saragih yang memiliki basis masa cukup banyak kepada Djarot-Sihar akan berdampak besar untuk memenangkan Pilkada Sumatera Utara.

"Pasti banyak (dukungan) dan itu akan memperkuat pasangan Djarot-Sihar," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Ia juga memprediksi pasangan Djarot-Sihar juga berpeluang besar untuk memenangkan Pilkada Sumatera Utara sebab saat ini tersisa dua pasangan calon, yakni Djarot-Sihar dan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.

Baca juga : Pilkada Sumut, JR Saragih Dukung Djarot-Sihar

Dengan dukungan yang telah didekarasikan oleh JR Saragih kepada Djarot-Sihar, Andreas meyakini suara akan terkonsentrasi pada mantan Gubernr DKI Jakarta itu.

"Ini kan jadinya dua pasangan dan kita sudah baca peta di situ," lanjut Andreas.

JR Saragih sebelumnya membuat kejutan baru. Ia menyatakan dukungannya pada pasangan calon Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

Pernyataan dukungan disampaikan Bupati Simalungun itu, setelah memastikan dirinya tak mengajukan kasasi pasca gugatan bandingnya ditolak majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, 27 Maret 2018.

Baca juga : Pilkada Sumut, Sihar Sitorus Apresiasi Dukungan JR Saragih

"Saya mengajak seluruh relawan agar mendukung pasangan calon Djarot-Sihar pada 27 Juni 2018. Mari kita menangkan demi Sumatera Utara yang lebih baik ke depan," ujar JR Saragih di Simalungun, Senin (2/4/2018).

Namun, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan partainya belum mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon manapun di Pilkada Sumatera Utara.

Ia menyatakan, saat ini JR Saragih pun tengah menunggu arahan partai dalam mendeklarasikan dukungan di Pilkada Sumatera Utara.

"Setelah Pak JR tidak berhasil untuk maju, Demokrat dalam 1-3 hari ini, akan menentukan sikapnya untuk ikut atau tidak ikut, atau mendukung siapa," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X