Kompas.com - 03/04/2018, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Selisih elektabilitas pasangan calon Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarnoputri dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto sangat kecil. Berdasarkan survei Indo Barometer hingga Februari 2018, selisih elektabilitas keduanya hanya terpaut 5,7 persen.

Berdasarkan Rilis Survei Indo Barometer terkait Dinamika Politik dan Proyeksi Pilkada Jawa Timur, elektabilitas pasangan Gus Ipul-Puti Guntur mencapai 45,2 persen dan pasangan Khofifah-Emil sebesar 39,5 persen.

Maka dari itu, suara kedua pasangan calon diperkirakan akan ditentukan dari pemilih yang belum menentukan pilihan saat ini (swing voters). Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memaparkan saat ini ada 15,3 persen responden yang belum menentukan pilihan. 

Menurut dia, ada tiga kemungkinan yang akan terjadi nantinya.

"Pertama, jika suara tidak memilih, rahasia atau belum memutuskan yang mencapai 15,3 persen terdistribusi 100 persen ke Khofifah-Emil, maka pasangan Khofifah-Emil unggul dengan dukungan 54,8 persen. Dan Gus Ipul-Puti 45,2 persen," ujar Qodari di FX Sudirman, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Baca juga : Indo Barometer: Pilkada Jatim, Elektabilitas Gus Ipul-Puti Soekarno dan Khofifah-Emil Selisih 5,7 Persen

Skenario kedua, kata dia, jika 15,3 persen pemilih yang belum memutuskan mengarahkan suaranya ke pasangan Gus Ipul-Puti Guntur, maka mereka unggul dengan dukungan sebesar 60,5 persen. Sementara Khofifah-Emil bertahan pada elektabilitas awal, yakni 39,5 persen.

"Kalau suara tidak memilih, rahasia, belum memutuskan atau tidak menjawab terdistribusi proporsional kepada kedua paslon, maka pasangan Gus Ipul-Puti Guntur unggul dengan dukungan 52,85 persen. Sementara pasangan Khofifah-Emil 47,15 persen," kata dia.

Dinamika politik

Di sisi lain, Qodari juga mengungkapkan dinamika politik berdasarkan data survei pada September 2017 dan data Januari-Februari 2018. Pertama, tingkat pengenalan calon gubernur Jawa Timur mengalami peningkatan. Saifullah Yusuf naik 3,2 persen dari 94,3 persen pada September 2017. Lalu angka itu tumbuh menjadi 97,5 persen pada periode Januari-Februari 2018.

"Sedangkan tingkat pengenalan Khofifah naik 3,2 persen dari 92,9 perseb pada September 2017 menjadi 96,1 persen di Januari-Februari 2018," kata dia.

Sementara itu, tingkat kesukaan Syaifullah turun 6,3 persen dari 94,2 persen pada September 2017 menjadi 87,9 persen pada Januari-Februari 2018. Di sisi lain tingkat kesukaan Khofifah terlihat turun tipis dari 88,4 persen pada September 2017 menjadi 87,5 persen pada Januari-Februari 2018.

"Kalau soal dari simulasi head to head, Gus Ipul melawan Khofifah, elektabilitas Gus Ipul terlihat menurun, dari 59,2 persen pada September 2017, menjadi 46,6 persen pada Januari-Februsri 2018," ungkapnya.

Sementara itu, elektabilitas Khofifah cenderung naik 13,5 persen dari 27,3 persen pada September 2017 menjadi 40,8 persen pada Januari-Februari 2018.

Qodari memprediksi akan terjadi dinamika politik yang sangat kompetitif yang berpotensi meningkatkan potensi pertarungan politik di tingkat akar rumput cenderung keras dan tajam.

"Untuk itu perlu upaya menahan diri dan manajemen konflik yang baik dari para calon, tim sukses, parpol pendukung, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan para pemilih itu sendiri," katanya.

Baca juga : Indo Barometer: Isu Ekonomi Jadi Perhatian Dominan Masyarakat dalam Pilkada Jatim

Survei tersebut dilaksanakan di 38 kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur sejak tanggal 29 Januari-4 Februari 2018. Jumlah responden sebanyak 800 orang dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,46 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling. Teknik pengumpulan data, wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner.

Dalam peta koalisi Pilkada Jawa Timur, Saifullah-Puti didukung koalisi PDI-P, PKB, Gerindra, dan PKS mendapat elektabilitas 44,0 persen. Sementara, Khofifah-Emil mendapat dukungan koalisi PPP, Golkar, Hanura, PAN, Nasdem, dan Demokrat.

Kompas TV Selain itu, Puti juga mengklaim memiliki program khusus untuk pengembangan pembangunan di Pulau Madura.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.