Kompas.com - 02/04/2018, 21:50 WIB
Politikus PDI Perjuangan sekaligus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Fabian Januarius KuwadoPolitikus PDI Perjuangan sekaligus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan meningkatkan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2018.

"Rencana penambahannya (penerima BPNT) akan kami kaji, kota seperti apa (yang penduduk jumlah penerima BPNPT)," ujar Puan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Tahun 2017, ada 1,2 juta keluarga yang menerima BPNT. Mereka berada di 44 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

(Baca juga: Mensos Minta Kualitas Pangan bagi Keluarga Penerima BPNT Ditingkatkan)

 

Rencananya, jumlahnya akan ditambah menjadi 2,6 juta. Mereka berada di 24 kota dan kabupaten yang berbeda dari kota dan kabupaten sebelumnya.

"Dari 44 kota kabupaten yang selama ini berjalan akan ditambah lagi 24 kabupaten dan kota," ujar Puan.

Beberapa kota dan kabupaten yang penduduknya akan 'disentuh' program BPNT, antara lain Solok, Sumatera Barat serta Bandung dan Garut, Jawa Barat.

(Baca juga: Minyak dan Gula Dihapus dalam Paket Bantuan Pangan Non Tunai)

 

Seiring dengan itu, pemerintah akan terus mendorong perbaikan e- Warong serta menambah jumlahnya.

"Rasio warungnya seharusnya 1 banding 250 penerima BPNT. Sekarang ini sudah 1 banding 277 penerima. Artinya tinggal sedikit lagi bisa dipenuhi. Kami mendorong agen-agen bank akan jadi tempat penyaluran BPNT dan mereka harus proaktif dan jemput bola," ujar Puan.

Program e-Warong adalah tempat di mana keluarga penerima manfaat BPNT bisa membeli bahan pangan, semisal beras, telur dan minyak goreng. Jumlah dana yang dapat dicairkan keluarga penerima manfaat BPNT sebesar Rp 110.000 per bulan.

Kompas TV Distribusi beras ini akan dilakukan mulai tanggal 25 Januari nanti.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X