Fadli Zon Minta Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Dikaji Ulang

Kompas.com - 02/04/2018, 20:52 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji kembali rencana penerbitan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

Fadli berpendapat bahwa larangan tersebut jangan sampai melanggar hak konstitusional setiap orang untuk memilih dan dipilih.

"Menurut saya perlu dikaji karena kan proses menjadi UU melalui proses panjang. Selain itu karena hak untuk dipilih dan memilih adalah hak yang dijamin konstitusi. Jangan kemudian karena ada ide baru atau hal yang kemudian menjadi perhatian publik (jadi melanggar hak konstitusional)," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

(Baca juga: Usul Mantan Napi Korupsi Dilarang Mencalonkan Diri Berkaca dari Pilkada)

"Tentu prinsipnya kita tak ingin orang yang nantinya menduduki jabatan publik adalah orang yang mungkin pernah melakukan satu kesalahan sehingga tak beri keteladanan," ucapnya.

Menurut Fadli, KPU sebaiknya mengacu pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam membuat Peraturan KPU (PKPU).

Pasal 240 ayat 1 UU Pemilu menyatakan calon legislator tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menurut saya memang perlu mengacu pada undang-undang karena hak untuk dipilih dan memilih adalah hak yang dijamin konstitusi," kata Fadli.

Fadli pun meminta KPU melakukan pembahasan bersama DPR soal pembuatan PKPU tersebut.

Ia menilai pembahasan tersebut dapat mengantisipasi beda tafsir pasal 240 UU Pemilu.

"Kita harus ada satu kajian mendalam jangan sampai ini merugikan mereka yang ingin mencalonkan," ucapnya.

(Baca juga: KPU Berharap DPR Revisi Undang-undang Pemilu soal Pencalegan)

 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

Nasional
Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

Nasional
UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Nasional
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Nasional
Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Nasional
KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.