JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/4/2018).
Presiden Jokowi meminta penjelasan mengenai impor garam industri yang baru saja dilakukan.
Seusai bertemu Presiden, Airlangga mengungkapkan, impor garam industri memang dibutuhkan pelaku industri di Indonesia. Contohnya, industri makanan, minuman dan kaca yang membutuhkan bahan baku garam industri.
Baca juga : Gapmi: Keputusan Impor Garam Industri Tak Ada Unsur Politik
Namun, kebijakan impor ini tidak akan mematikan produksi petani. Kementerian Perindustrian tetap mendorong peningkatan produksi garam milik petani lokal. Salah satunya, dengan mensinergikan para pelaku industri dengan petani garam lokal.
"Jadi, semacam bapak angkat dan anak angkat. Jadi dimaksimalkan produksi garam petani untuk diserap industri," ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan, Kemenperin akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebab, pengembangan petani garam merupakan wewenang kementerian tersebut.
Baca juga : Ini Alasan Pemerintah Pilih Impor Garam Industri
Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, salah satu persoalan yang juga dibicarakan dengan Presiden adalah potensi bocornya garam impor tersebut ke pasaran sehingga akhirnya dikonsumsi masyarakat.
"Kami tegas dalam penindakan hukum yang pengawasan dengan baik jangan sampai ada kebocoran garam industri ke pasar," kata Darmin.