Usul Mantan Napi Korupsi Dilarang Mencalonkan Diri Berkaca dari Pilkada

Kompas.com - 02/04/2018, 17:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya sengaja mengusulkan larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2019.

Arief menyatakan usulan tersebut berkaca dari pelaksanaan Pilkada 2018, dimana delapan calon kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Menurut dia, hal itu merugikan pemilih karena terpaksa harus memilih seorang tersangka.

"Sebetulnya itu merespon apa yang berkembang pada saat pencalonan pilkada. Setelah dicalonkan ada yang tersangka. Kemudian beberapa ditetapkan tersangka dugaan tipikor (tindak pidana korupsi)," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

(Baca juga: Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, PAN Minta KPU Ikuti UU)

Ia melanjutkan, KPU berupaya untuk mencegah terulangnya hal tersebut di pencalonan Pemilu Legislatif 2019 dengan melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri melalui Peraturan KPU (PKPU).

Ia menambahkan usulan tersebut juga bagian dari upaya KPU selaku penyelenggara pemilu untuk menghadirkan kandidat yang bersih. Dengan demikian KPU memandang para pemilih diuntungkan karena bisa memilih kandidat yang bersih dari kasus hukum.

Arief pun menilai pasal 240 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak mengatur secara tegas terkait larangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Karena itu KPU mengusulkannya dalam PKPU.

"Ya memang ini belum diatur makanya KPU mengusulkan. Termasuk syarat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kan tidak diatur makanya kami mengusulkan," papar Arief.

"Makanya kami masukan juga syarat (larangan) itu. Tapi ini kan masih dalam proses pembahasan. Diajukan dalam rapat konsultasi. Dan nanti akan kami bicarakan dalam uji publik. Kita lihat nanti," lanjut dia.

Seperti yang diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengatur larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam pemilu legislatif (pileg) 2019.

(Baca juga: Napi Kasus Korupsi Dilarang Ikut Pileg, Hukuman Keras bagi Koruptor)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah 31 Mei 2022

Nasional
Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Perjalanan Kasus Helikopter AW-101 hingga KPK Tahan Tersangka Tunggal

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

Kunjungi Bali, Jokowi Akan Hadiri GPDRR 2022 Hingga Bertemu Wapres Zambia

Nasional
Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Diminta Jokowi Urusi Minyak Goreng, Luhut: Insya Allah Akan Beres

Nasional
Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Menlu Retno: GDPRR Jadi Ajang Pertukaran Pengalamanan Penanganan Bencana

Nasional
40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

40 Petani Sawit di Bengkulu Dibebaskan Setelah Kasus Dihentikan: Sempat Ramai di Media Sosial dan Dikecam Banyak Tokoh

Nasional
Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Hukuman yang Belum Buat Kapok Koruptor dan Kritik soal Kepekaan Aparat

Nasional
Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Kemenkes: Cacar Monyet Diduga Bisa Menular Lewat Udara, Waspadai Gejalanya

Nasional
Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Dikritik soal Tugas Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Bantu, Semua Menteri Kerja Keras

Nasional
Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Ditunjuk Jokowi untuk Urus Minyak Goreng, Luhut: Saya Hanya Laksanakan Perintah

Nasional
Luhut Sang 'Menteri Superior' dan Tugas Baru dari Jokowi

Luhut Sang "Menteri Superior" dan Tugas Baru dari Jokowi

Nasional
Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Jokowi: Kecelakaan Saat Mudik 2022 Turun 45 Persen Dibandingkan Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

[POPULER NASIONAL] Alasan Novel Tak Tangkap Harun Masiku | Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Nasional
Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Apa yang Dicari, Jenderal Andika?

Nasional
Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Survei Kemenkumham: 80 Persen Setuju Pidana Mati, tapi Hanya Sedikit yang Setuju untuk Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.