Usul Mantan Napi Korupsi Dilarang Mencalonkan Diri Berkaca dari Pilkada

Kompas.com - 02/04/2018, 17:59 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (16/3/2018).  KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (16/3/2018). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya sengaja mengusulkan larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2019.

Arief menyatakan usulan tersebut berkaca dari pelaksanaan Pilkada 2018, dimana delapan calon kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Menurut dia, hal itu merugikan pemilih karena terpaksa harus memilih seorang tersangka.

"Sebetulnya itu merespon apa yang berkembang pada saat pencalonan pilkada. Setelah dicalonkan ada yang tersangka. Kemudian beberapa ditetapkan tersangka dugaan tipikor (tindak pidana korupsi)," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

(Baca juga: Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, PAN Minta KPU Ikuti UU)

Ia melanjutkan, KPU berupaya untuk mencegah terulangnya hal tersebut di pencalonan Pemilu Legislatif 2019 dengan melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri melalui Peraturan KPU ( PKPU).

Ia menambahkan usulan tersebut juga bagian dari upaya KPU selaku penyelenggara pemilu untuk menghadirkan kandidat yang bersih. Dengan demikian KPU memandang para pemilih diuntungkan karena bisa memilih kandidat yang bersih dari kasus hukum.

Arief pun menilai pasal 240 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak mengatur secara tegas terkait larangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Karena itu KPU mengusulkannya dalam PKPU.

"Ya memang ini belum diatur makanya KPU mengusulkan. Termasuk syarat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kan tidak diatur makanya kami mengusulkan," papar Arief.

"Makanya kami masukan juga syarat (larangan) itu. Tapi ini kan masih dalam proses pembahasan. Diajukan dalam rapat konsultasi. Dan nanti akan kami bicarakan dalam uji publik. Kita lihat nanti," lanjut dia.

Seperti yang diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengatur larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam pemilu legislatif (pileg) 2019.

(Baca juga: Napi Kasus Korupsi Dilarang Ikut Pileg, Hukuman Keras bagi Koruptor)

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X