"Inalillahi Wainailaihi Rojiun", Kalimat Perdana Pidato Ketua Baru MK

Kompas.com - 02/04/2018, 17:46 WIB
Hakim Konstitusi Anwar Usman menunjukkan surat suara pemilihan Ketua MK periode 2018-2020 di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAHakim Konstitusi Anwar Usman menunjukkan surat suara pemilihan Ketua MK periode 2018-2020 di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada yang tak biasa dari pidato pejabat negara yang baru saja diberikan amanah jabatan yang lebih tinggi.

Bila biasanya diawali dengan ucapan terimakasih atau ucapan syukur, maka lain halnya dengan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru.

"Inalillahi wainailaihi roji'un, sesungguhnya segala sesuatu datangnya dari Allah, dan segala sesuatu itu akan kembali kepadanya," ujarnya usai mengucap sumpah menjadi Ketua MK di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Sontak saja kalimat itu membuat banyak orang yang menghadiri acara tersebut langsung memandang Anwar Usman yang duduk di kursi majelis hakim konsitusi.

Baca juga : Anwar Usman: Sebagai Guru Besar, Arief Hidayat Membimbing Saya...

Namun, Anwar punya alasan mengucapkan kalimat yang biasa diucapkan saat seorang muslim mengalami musibah atau mendengar musibah tersebut.

"Saya mengawali sambutan ini dengan kalimat inalillahi karena saya yakin bahwa suatu jabatan pada hakikatnya merupakan ujian yang diberikan kepada hambanya," kata dia.

"Oleh karena itu, bila seseorang menghadapi ujian, maka hanya kepada penciptanyalah tempat dia mengabdi dan memohon pertolongan," sambung Anwar.

Baginya, jabatan sebagai Ketua MK bukanlah main-main. Sebab, tanggung jawabnya tidak
hanya di dunia namun di akhirat nanti.

Dalam perspektif agama Islam, tutur dia, hakim kerap diibaratkan sebagai wakil tuhan di dunia. Ia berhak untuk memutus perkara dan menentukan nasib seseorang atau suatu kaum.

Baca juga : Terpilih Jadi Ketua MK, Ini Profil Anwar Usman

Dalam perspektif tara negara, hakim bahkan dapat membatalkan apa yang telah menjadi keputusan lembaga parlemen atau eksekutif bila keputusan itu dianggap melawan hukum atau merugikan orang banyak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.