Pemerintah Akan Keluarkan Perpres untuk Optimalkan Penggunaan Dana Abadi Pendidikan

Kompas.com - 02/04/2018, 16:50 WIB
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (2/4/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comWakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (2/4/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana akan mengeluarkan peraturan presiden tentang dana abadi pendidikan sebagai dasar hukum pengelolaan dana pendidikan dari pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan, peraturan tersebut akan memperjelas mekanisme perubahan tata kelola beasiswa LPDP menjadi dana abadi pendidikan.

"Kami baru rencanakan perpresnya, mudah-mudahan sebentar lagi bisa keluar. Supaya lebih komprehensif dan sesuai arahan Presiden untuk dikelola secara nasional. Kan penyantunnya ada dua kemenko, Kemendikbud, Dikti dan sebagainya," ujar Mardiasmo di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (2/4/2018).

Baca juga : Anggaran Ditambah, Penerima Beasiswa LPDP Bisa Naik Tiga Kali Lipat

Mardiasmo berharap, Perpres ini akan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait dengan pengelolaan dana abadi pendidikan.

Sebab, masih ada usulan kebutuhan kementerian dan lembaga yang harus segera dipenuhi demi kepentingan masyarakat.

"Misalnya, tadi Pak Mendikbud mengusulkan lebih ke vokasi, yang non degree, termasuk kalau mengundang instruktur, ahli yang dari luar itu didanai dari situ. Supaya LPDP itu optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mardiasmo mengatakan, sangat disayangkan jika potensi generasi muda Indonesia tak dikembangkan secara luas melalui dana abadi pendidikan ini.

Baca juga : Kelola Dana Rp 31 Triliun, LPDP Perbaiki Proses Seleksi Penerima Beasiswa

Seperti diketahui, pemerintah akan menambah dana abadi pendidikan untuk keperluan beasiswa bagi masyarakat yang hendak menempuh ilmu perguruan tinggi.

Dengan tambahan anggaran ini, maka otomatis kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga akan bertambah.

Pada Desember 2017, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, sejak 2013, ada 18.466 penerima beasiswa LPDP. Angka itu terdistribusi merata kepada masyarakat di seluruh daerah untuk mewakili kemajemukan di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menginginkan rancangan yang lebih jelas terkait pengelolaan dana abadi pendidikan, seperti fokus arahan, bidang studi yang akan dikirim, kriteria penerima, tujuan universitas dan lain-lain.

Kompas TV Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud, Hamid Muhammad, mendatangi keluarga Ahmad Budi Cahyanto, guru honorer yang meninggal setelah dianiaya muridnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Nasional
UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

Nasional
Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Nasional
KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Desember 2021: Bertambah 16, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Kini 143.909

UPDATE 8 Desember 2021: Bertambah 16, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Kini 143.909

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.