Kompas.com - 02/04/2018, 16:50 WIB
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (2/4/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comWakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (2/4/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana akan mengeluarkan peraturan presiden tentang dana abadi pendidikan sebagai dasar hukum pengelolaan dana pendidikan dari pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan, peraturan tersebut akan memperjelas mekanisme perubahan tata kelola beasiswa LPDP menjadi dana abadi pendidikan.

"Kami baru rencanakan perpresnya, mudah-mudahan sebentar lagi bisa keluar. Supaya lebih komprehensif dan sesuai arahan Presiden untuk dikelola secara nasional. Kan penyantunnya ada dua kemenko, Kemendikbud, Dikti dan sebagainya," ujar Mardiasmo di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (2/4/2018).

Baca juga : Anggaran Ditambah, Penerima Beasiswa LPDP Bisa Naik Tiga Kali Lipat

Mardiasmo berharap, Perpres ini akan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait dengan pengelolaan dana abadi pendidikan.

Sebab, masih ada usulan kebutuhan kementerian dan lembaga yang harus segera dipenuhi demi kepentingan masyarakat.

"Misalnya, tadi Pak Mendikbud mengusulkan lebih ke vokasi, yang non degree, termasuk kalau mengundang instruktur, ahli yang dari luar itu didanai dari situ. Supaya LPDP itu optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mardiasmo mengatakan, sangat disayangkan jika potensi generasi muda Indonesia tak dikembangkan secara luas melalui dana abadi pendidikan ini.

Baca juga : Kelola Dana Rp 31 Triliun, LPDP Perbaiki Proses Seleksi Penerima Beasiswa

Seperti diketahui, pemerintah akan menambah dana abadi pendidikan untuk keperluan beasiswa bagi masyarakat yang hendak menempuh ilmu perguruan tinggi.

Dengan tambahan anggaran ini, maka otomatis kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga akan bertambah.

Pada Desember 2017, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, sejak 2013, ada 18.466 penerima beasiswa LPDP. Angka itu terdistribusi merata kepada masyarakat di seluruh daerah untuk mewakili kemajemukan di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menginginkan rancangan yang lebih jelas terkait pengelolaan dana abadi pendidikan, seperti fokus arahan, bidang studi yang akan dikirim, kriteria penerima, tujuan universitas dan lain-lain.

Kompas TV Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud, Hamid Muhammad, mendatangi keluarga Ahmad Budi Cahyanto, guru honorer yang meninggal setelah dianiaya muridnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Nasional
Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.