Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, PAN Minta KPU Ikuti UU

Kompas.com - 02/04/2018, 16:02 WIB
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan bahwa pimpinan DPR akan segera menggelar Rapat Pimpinan untuk membahas surat Panitia Khusus Hak Angket DPR yang ingin rapat konsultasi bersama Presiden Joko Widodo. Jakarta, Selasa (19/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan bahwa pimpinan DPR akan segera menggelar Rapat Pimpinan untuk membahas surat Panitia Khusus Hak Angket DPR yang ingin rapat konsultasi bersama Presiden Joko Widodo. Jakarta, Selasa (19/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan meminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menaati Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam membuat Peraturan KPU (PKPU).

Hal itu disampaikan Taufik menanggapi rencana KPU yang hendak menerbitkan PKPU untuk melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif ( caleg).

Dalam Pasal 240 UU Pemilu, seorang mantan terpidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana.

"Undang-Undang Pemilu-nya sudah jelas. Artinya, jangan kemudian PKPU itu bertentangan dengan undang-undang. Intinya di sana. Semua sudah clean and clear kok," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Baca juga : ICW Anggap Rencana Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg 2019 Langkah Progresif

Ia mengatakan, PAN akan merekrut caleg dengan rekam jejak terbaik. Namun, Taufik menilai, ada keanehan dalam demokrasi di Indonesia karena masih ada mantan terpidana yang terpilih sebagai anggota legslatif atau kepala daerah.

Menyikapi keanehan tersebut, Taufik mengatakan, PAN juga akan melihat respons masyarakat terhadap anggota legislatif terpilih yang pernah berstatus sebagai terpidana, khususnya terpidana kasus korupsi.

PAN akan melihat aspek elektoral di daerah yang bersangkutan sebelum memutuskan apakah mengizinkan atau tidak caleg yang pernah berstatus terpidana tersebut untuk mendaftar.

"Pertimbangan yang lain barangkali partai akan melihat kemudian elektoral di sana," lanjut Taufik.

PKPU larangan mantan napi "nyaleg"

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengatur larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Baca juga : Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg Bisa Wujudkan Pemilu Berintegritas

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan Dana Desa Boleh Digunakan untuk Apa Saja

Mendes PDTT Tegaskan Dana Desa Boleh Digunakan untuk Apa Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X