Kata Arief Hidayat Setelah Tak Lagi Menjabat Ketua MK

Kompas.com - 02/04/2018, 15:34 WIB
Ketua Hakim MK Arief Hidayat Fabian Januarius KuwadoKetua Hakim MK Arief Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim konstitusi Arief Hidayat resmi tidak lagi menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta kedelapan hakim konsitusi lainnya tetap menjaga soliditas.

Arief mengatakan, MK adalah lembaga yang memiliki peran penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"MK saya katakan sebagai lembaga yang seksi yang bisa men-drive arah kehidupan bangsa dan negara dari semua aspeknya," ujar Arief dalam rapat pleno pemilihan ketua MK di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Baca juga: Permohonan Maaf Arief Hidayat Setelah Tak Jabat Ketua MK...

Selama lima tahun menjabat hakim konsitusi, Arief mengatakan, uji materi UU yang diajukan ke MK tidak hanya seputar politik, tetapi juga aspek kehidupan lainnya, seperti agama, budaya, hingga teknologi informasi.

"Oleh karena itu, kalau Mahkamah ini tidak hati-hati betul memutus (perkara) itu sebetulnya kita bisa membawa arah yang keliru perjalanan bangsa dan negara dalam semua aspeknya," kata dia.

Arief juga mengingatkan agar semua hakim konsitusi untuk menjaga kekompakan. Setiap hakim konsitusi memiliki independensi dan otonomi masing-masing dalam memutus perkara.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua MK, Ini Profil Anwar Usman

Bahkan, kata Arief, ketua MK pun tidak bisa mencampuri independensi dan otonomi hakim konsitusi lainnya.

Sebagai pengganti Arief, Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2020. Ia dipilih melalui pemungutan suara atau voting oleh kesembilan hakim konsitusi pada Senin (2/4/2018).

Anwar Usman terpilih setelah mendapatkan lima suara dari total sembilan suara hakim konsitusi. Ia unggul satu suara dari Suhartoyo.

Adapun posisi wakil ketua MK terpilih menunggu musyawarah hakim.

Kompas TV Meski demikian, Arief Hidayat tetap diberikan hak pilih dalam pemilihan Ketua MK baru yang akan digelar pada Senin (2/4) pagi ini.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X