Kompas.com - 31/03/2018, 21:28 WIB
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning Deytri Aritonang/KOMPAS.comKetua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengakui banyak desakan buruh yang belum dikabulkan oleh pemerintah.

Salah satunya kritik kencang soal penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Daripada terus mengkritik dan membuat aksi terhadap pemerintah, ia mengajak buruh-buruh tersebut bergabung menjadi anggota dewan.

"Harapan saya Iqbal (Presiden KSPI) dan kawan-kawan bisa masuk parlemen. Biar bisa ganti undang-undang perburuhan," ujar Ribka dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

(Baca juga: Serikat Buruh Persiapkan Partai Sendiri untuk 2024)

Said Iqbal yang juga hadir dalam diskusi tersebut tertawa.

Ribka juga mendorong aktivis buruh yang masih muda untuk masuk ke legislatif. Sebab, biasanya jiwa-jiwa muda biasanya masih idealis dan berani membuat perubahan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebenarnya sudah ada beberapa anggota dewan yang berlatar belakang buruh namun, tidak ditempatkan di komisi di mana dia bisa memperjuangkan kelompoknya.

"Ada yang buruh tidak masuk di perburuhan. Mereka senengnya di komisi VII, pertambangan," kata Ribka.

(Baca juga: Konfederasi KASBI Anggap Buruh hanya Dijadikan Alat untuk Merebut Kekuasaan)

 

Ribka mengatakan, sedianya penempatan buruh di parlemen sesuai dengan latar belakangnya. Dengan demikian, kepentingan buruh bisa terwakilkan. Jika tidak, maka kebijakannya akan berbeda.

"Komisi ketenagakerjaan bagaimana perjuangkan buruh kalau yang di dalamnya pengusaha semua. Makanya masuk lah buruh," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X