Konfederasi KASBI Anggap Buruh hanya Dijadikan Alat untuk Merebut Kekuasaan

Kompas.com - 31/03/2018, 19:12 WIB
Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai, selama ini pihak berkuasa masih menganggap buruh sebagai lumbung suara.

Partai politik maupun pasangan calon kepala daerah, legislatif, hingga calon presiden mendekati kaum buruh dan mengumbar janji hanya untuk memperoleh simpati dari buruh.

"Kami buruh selalu dijadikan lumbung suara. Tapi kita lihat beberapa kali ganti rezim, belum mengedepankan bagaimana kepentingan rakyat," ujar Nining dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

(Baca juga: KSPI Minta Jatah Menteri pada Capres yang Ingin Diusung di Pemilu 2019)

Nining mengatakan, anggapan tersebut dirasakan sejak rezim orde baru. Indonesia memang sudah merdeka, namun belum berdaulat di beberapa aspek. Termasuk kesejahteraan.

Pihak yang berkepentingan berharap dirinya didukung oleh buruh, namun tidak mengedepankan apa sejatinya kepentingan buruh.

"Ketika sudah dapat kursi, rakyat ditinggalkan. Hal ini masih dirasakan," kata Nining.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mencontohkan ditekennya dua peraturan pemerintah di era Presiden Joko Widodo, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Nomor 36 Tahun 2016 tentang magang.

"Itu semakin membuat keterperosokan kaum buruh," kata Nining.

(Baca juga: Kemenaker Jelaskan Mengapa PKB Penting bagi Buruh dan Pengusaha)

 

Ia mengatakan, dalam PP 78, ditentukan bahwa upah naik berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Hal ini berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pokok. Apalagi ditambah penghapusan subsidi. Bukannya meningkatkan kesejahteraan, justru ada upaya mengkriminalisasi buruh yang kritis pada pemerintah.

"Buruh pabrik semen Gresik di Jawa Timur, di rezim Jokowi-JK pertama kalinya anggota kami dipenjara. Di Tangerang dikriminalisasi hanya karena mengkritik," kata Nining.

Kompas TV Kandidat gubernur Jatim berupaya mendulang suara dengan kampanye dialogis.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.