Konfederasi KASBI Anggap Buruh hanya Dijadikan Alat untuk Merebut Kekuasaan

Kompas.com - 31/03/2018, 19:12 WIB
Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai, selama ini pihak berkuasa masih menganggap buruh sebagai lumbung suara.

Partai politik maupun pasangan calon kepala daerah, legislatif, hingga calon presiden mendekati kaum buruh dan mengumbar janji hanya untuk memperoleh simpati dari buruh.

"Kami buruh selalu dijadikan lumbung suara. Tapi kita lihat beberapa kali ganti rezim, belum mengedepankan bagaimana kepentingan rakyat," ujar Nining dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

(Baca juga: KSPI Minta Jatah Menteri pada Capres yang Ingin Diusung di Pemilu 2019)

Nining mengatakan, anggapan tersebut dirasakan sejak rezim orde baru. Indonesia memang sudah merdeka, namun belum berdaulat di beberapa aspek. Termasuk kesejahteraan.

Pihak yang berkepentingan berharap dirinya didukung oleh buruh, namun tidak mengedepankan apa sejatinya kepentingan buruh.

"Ketika sudah dapat kursi, rakyat ditinggalkan. Hal ini masih dirasakan," kata Nining.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mencontohkan ditekennya dua peraturan pemerintah di era Presiden Joko Widodo, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Nomor 36 Tahun 2016 tentang magang.

"Itu semakin membuat keterperosokan kaum buruh," kata Nining.

(Baca juga: Kemenaker Jelaskan Mengapa PKB Penting bagi Buruh dan Pengusaha)

 

Ia mengatakan, dalam PP 78, ditentukan bahwa upah naik berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Hal ini berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pokok. Apalagi ditambah penghapusan subsidi. Bukannya meningkatkan kesejahteraan, justru ada upaya mengkriminalisasi buruh yang kritis pada pemerintah.

"Buruh pabrik semen Gresik di Jawa Timur, di rezim Jokowi-JK pertama kalinya anggota kami dipenjara. Di Tangerang dikriminalisasi hanya karena mengkritik," kata Nining.

Kompas TV Kandidat gubernur Jatim berupaya mendulang suara dengan kampanye dialogis.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Kabulkan PK, MA Kurangi Pidana Eks Bupati Sarmi Yosina Insyaf Jadi 1 Tahun Penjara

Nasional
Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Dirut Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.