KSPI Minta Jatah Menteri pada Capres yang Ingin Diusung di Pemilu 2019

Kompas.com - 31/03/2018, 18:18 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPresiden KSPI Said Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, saat ini serikat buruh belum menentukan siapa yang akan mereka dukung untuk Pemilihan Presiden 2019.

Meski begitu, pihaknya meminta posisi menteri untuk perwakilan buruh sebagai timbal balik jika ada calon yang menginginkan dukungan dari serikat buruh.

"Kita minta ditempatkan sebagai menteri. Saya tidak malu mengatakan ini. Daripada pura-pura, minta di belakang," ujar Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

(Baca juga: Hasanudin: Saya Siap Perjuangkan Kesejahteraan Buruh)

Iqbal mengatakan, hal seperti itu biasa di negara-negara lain. Perserikatan buruh di internasional mendapat posisi penting di pemerintahan karena mendukung calon tertentu.

"Kalau tidak mau ngasih menteri, kita tidak dukung," kata Iqbal.

Iqbal mencontohkan, guru honorer masih banyak yang tidak diperhatikan nasibnya oleh Kementerian Pendidikan. Guru honorer yang bergabung di KSPI saja ada 1,7 juta orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Iqbal, nasib mereka akan lebih baik jika Menteri Pendidikan berasal dari serikat buruh yang mengerti nasib tenaga honorer.

"Kalau Menteri Pendidikan dari serikat buruh, akan bisa ngangkat," kata dia.

(Baca juga: Aktivis HAM dan Buruh Migran Indonesia Kecam Arab Saudi yang Eksekusi Mati Misrin)

 

Oleh karena itu, kata Iqbal, KSPI pasti akan membuat kontrak politik dengan calon yang akan diusung. Kontrak politik itu salah satunya juga diterapkan terhadap pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Calon yang akan diusung dalam Pemilu 2019 mendatang, kata dia, harus berani mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Peraturan tersebut, kata dia, sangat memberatkan buruh karena memberatkan buruh dari segi upah.

"Upah adalah ukuran. Kalo upah tidak diperhatikan, buat apa kita kerja," kata Iqbal.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.