KSPI Minta Jatah Menteri pada Capres yang Ingin Diusung di Pemilu 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, saat ini serikat buruh belum menentukan siapa yang akan mereka dukung untuk Pemilihan Presiden 2019.

Meski begitu, pihaknya meminta posisi menteri untuk perwakilan buruh sebagai timbal balik jika ada calon yang menginginkan dukungan dari serikat buruh.

"Kita minta ditempatkan sebagai menteri. Saya tidak malu mengatakan ini. Daripada pura-pura, minta di belakang," ujar Iqbal dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

(Baca juga: Hasanudin: Saya Siap Perjuangkan Kesejahteraan Buruh)

Iqbal mengatakan, hal seperti itu biasa di negara-negara lain. Perserikatan buruh di internasional mendapat posisi penting di pemerintahan karena mendukung calon tertentu.

"Kalau tidak mau ngasih menteri, kita tidak dukung," kata Iqbal.

Iqbal mencontohkan, guru honorer masih banyak yang tidak diperhatikan nasibnya oleh Kementerian Pendidikan. Guru honorer yang bergabung di KSPI saja ada 1,7 juta orang.

Menurut Iqbal, nasib mereka akan lebih baik jika Menteri Pendidikan berasal dari serikat buruh yang mengerti nasib tenaga honorer.

"Kalau Menteri Pendidikan dari serikat buruh, akan bisa ngangkat," kata dia.

(Baca juga: Aktivis HAM dan Buruh Migran Indonesia Kecam Arab Saudi yang Eksekusi Mati Misrin)

Oleh karena itu, kata Iqbal, KSPI pasti akan membuat kontrak politik dengan calon yang akan diusung. Kontrak politik itu salah satunya juga diterapkan terhadap pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Calon yang akan diusung dalam Pemilu 2019 mendatang, kata dia, harus berani mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Peraturan tersebut, kata dia, sangat memberatkan buruh karena memberatkan buruh dari segi upah.

"Upah adalah ukuran. Kalo upah tidak diperhatikan, buat apa kita kerja," kata Iqbal.