Empat Menteri PKB Punya Misi Bujuk Jokowi untuk Gandeng Muhaimin

Kompas.com - 30/03/2018, 20:30 WIB
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/3/2018).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengakui bahwa empat kader partainya di kabinet pemerintahan Joko Widodo punya misi khusus.

Misi itu untuk membujuk Jokowi agar mau mengandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden atau Pilpres 2019.

"Selama ini, empat orang ini adalah jembatan bagi PKB untuk berkomunikasi, baik soal pembangunan maupun politik, termasuk cawapres," kata Lukman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Adapun empat kader PKB yang dimaksud adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir; Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

"Empat orang menteri (PKB) ini komunikasi intensif dengan Pak Jokowi dan timnya Pak Jokowi," ujar Lukman.

"Jadi bukan hanya mengurus soal teknis kementerian, tapi juga ada peran politik," kata calon gubernur Riau pada Pilkada Serentak 2018 itu.

(Baca juga: Jika Tak Jadi Cawapres Jokowi, Muhaimin Disebut Akan Jadi Capres)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak hanya lewat kader PKB, kata Lukman, Muhaimin juga sering berkomunikasi secara langsung dengan Jokowi.

Salah satu pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut antara lain soal agenda keumatan yang mesti diperhatikan Jokowi.

"Pesannya supaya Pak Jokowi gandeng tokoh nasionalis-religius," kata Lukman.

Jokowi saat ini sudah mendapat dukungan dari lima parpol di DPR untuk kembali maju sebagai capres pada Pilpres 2019. Kelima parpol tersebut yakni PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura.

Meski saat ini tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, PKB memang tak kunjung melakukan deklarasi dukungan terhadap Jokowi.

PKB membuka peluang untuk mendukung Jokowi pada pilpres mendatang dengan catatan Jokowi bersedia menggandeng ketua umumnya sebagai cawapres.

Kompas TV Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar optimistis akan menjadi calwapres mendampingi Joko Widodo di pemilihan presiden 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas

Nasional
Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Acara Sosial Budaya Dibatasi Maksimal 50 Orang Saat Nataru

Nasional
Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Selama Nataru, Orang Belum Divaksinasi Covid-19 Dilarang Bepergian Jarak Jauh

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.